Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima "Minta Uang" ke Kasek SD dan SMP Untuk Pembuatan Website

Ilustrasi

Visioner Berita Kabupaten Bima-Program pembuatan website pendidikan bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bima dengan menggunakan dana BOS tahun 2025 ini diduga banyak ditemui kejanggalan. 

Sebagian besar Kepala Sekolah (Kasek) SD dan SMP di Kabupaten Bima mempertanyakan soal mahalnya biaya pembuatan website tersebut yang diminta oleh Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima, Husnul Khatimah, SE bekerjasama dengan PT Srikandi. Selain itu, mereka juga mempertanyakan urgensinya website bagi sekolah.

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya media ini, pertemuan dengan PT Srikandi sejak tahun 2024 lalu di Gor Panda. 

Namun pada tahun 2025 ini baru dimintai biaya pembuatan website untuk SD seharga 5 juta dan untuk SMP seharga 7 juta dengan dalih dana BOS tahun 2025 tidak bisa dicairkan jika belum membayar biaya pembuatan website tersebut. 

"Sepengetahuan mereka biaya membuat website seperti model yang dibuatkan pihak PT tidak semahal itu. Anehnya, biaya yang diminta pihak ketiga begitu besar," ungkap sumber yang enggan disebut namanya pada media ini.

Selain itu, sebagian Kepala Sekolah sudah mentransfer uang untuk pembuatan website tersebut. Sementara Kepala Sekolah lainnya mengaku terganggu dengan tagihan uang pembuatan website tersebut oleh Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima.

Sumber juga mengatakan, dalam pembuatan website ini khawatir Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bima dijebak oleh oknum orang dalam Dinas Pendidikan. Pasalnya, tidak ada tanda tangan dokumen persetujuan membeli website. Para Kepala Sekolah hanya menerima pesan melalui WhatsApp. 

"Mereka hanya diminta untuk pembayaran pembuatan website melalui dana BOS tahun ini. Tidak ada tanda tangan dokumen seperti MoU untuk dibuatkan website oleh pihak perusahaan," bebernya.

Sejauh ini, para Kepala Sekolah tidak mengetahui apakah website ini dibuat wajib apa tidak. Sebab tidak pernah dijelaskan termasuk dasar membuat website. Apakah perintah Kementrian, Gubernur, Bupati atau Kepala Dinas. 

"Pokoknya mereka ngikut saja, kurang lebih begitu. Lebih parahnya lagi, website tersebut hingga saat ini belum jadi," jelasnya.

Sementara Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima, Husnul Khotimah yang dikonfirmasi soal ini merespon dengan singkat. 

"Saya sedang monev di sekolah, bisa langsung wawancara Kepala Dinas. Info satu pintu," katanya melalui WhatsApp pada media ini.

Ditanya lebih spesifik kaitan soal program website tersebut, hingga saat ini Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Bima belum memberikan penjelasan. (Ris)