Diduga Libatkan Anak Dibawah Umur Pada Kegiatan Politik Non Demokratis, Dialog Tanya BZ Berujung Ricuh

Badai NTB Dinilai “Gagal Muluskan Misi Zul” di Sape-Lambu

"Kericuhan di Moment Diskusi Publik Tanya BZ di Sape-Kabupaten Bima" Dua Hari Lalu

Visioner Berikta Kabupaten Bima-Di tengah kian hangatnya konstalasi jelang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Plgub-Wagub) NTB periode 2024-2029, beberapa hari lalu spontan saja Petahana yang kini maju sebagai Cagub berpasangan dengan HL. Suhaeli yakni Dr. H. Zulkifliemansyah menggelar diskusi publik bersifat terbuka untuk umum di salah satu Rumah Makan (RM) di wilayah Ddesa Bugis Kecamatan Sape-Kabupaten Bima. Kegiatan yang diduga kental dengan nuansa politik yang dimoderatori oleh Uswatun Khasanah alias Badai NTB itu, dijelaskan dimulai sejak pukul 18.00 Wita hingga pukul 19.00 Wita.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh sejumlah Awak Media mengungkap adanya dugaan menarik pada moment yang mengusung tema Tanya “Bang Zul” (“BZ”) itu. Antara lain disinyalir melibatkan anak-anak dibawah umur (siswa SMKN) Sape dan para pengajar (guru-guru) setempat pula. Kegiatan yang diduga sebagai salah satu terminologi pembuktian “nyali” Badai NTB itu, diinformasikan berdasarkan kesepakatan awal dilaksanakan yakni bersifat terbuka untuk umum.

Namun pada prakteknya, kegiatan itu diduga seolah diseting alias dimeping secara matang untuk dilaksanakan secara ekskluisif. Indikasi itu ditemukan oleh dominan peserta kegiatan melalui yang diberikan kesempatan bertanya hanya pada siswa dan para guru SMK yang hadir. Sementara di luar itu, diduga tidak diberikan kesempatan bertanya oleh oknum Moderator yang satu ini.

Akibatnya, kegiatan yang semula dihajatkan berakhir pada pukul 19.00 Wita itu berujung ricuh. Kericuhan itu diduga keras dipicu oleh terjadinya perubahan konsepsi kegiatan alias melanggar kesepakatan awal. Fenomena kericuhan itu diungkap berlangsung lebih dari 10 menit dan berakibatkan kepada tidak dilanjutkanya kegiaatan yang diduga sarat dengan kepentingan politiknya Zul pada Pilgub NTB periode 2024-2029.

Salah seorang peserta yang diundang pada kesempatan itu yakni Muchlis membenarkan dugaan banyaknya kejanggalan pada kegiatan dimaksud. Antara lain ungkapnya, kegiatan yang semula disepakati berlangsung terbuka untuk umum namun tiba-tiba berubah menjadi sangat eksklusif.

“Itu kesepakatan awalnya. Namun di saat memasuki sesi tanya jawab, dominan peserta di luar Siswa dan para Guru SMKN Sape tersebut tidak diberikan ruang untuk bertanya. Oleh karenanya, kesepakatan kegiatan itu sejatinya berlansung secara demokratis itu tiba-tiba berubah menjadi semacam pembusukan nilai-nilai demokrasi,” ungkap Muchlis.

Pada moment tersebut, dijelaskanya bahwa dominan undangan yang hadir itu melakukan aksi protes keras terkait konsepsi kegiatan yang diduga sengaja dirancang untuk memperluas dukungan kepada Zul khususnya di wilayah Kecamatan Sape-Lambu. Disaat ketegangan berlangsung, Muchlis mengungkap soal dugaan ketidak berdayaan Badai NTB selaku moderatornya.

“Karena ketegangan tersebut terjadi secara serius, kegiatan diskusi publik itu praktis saja terhenti. Lebih jelasnya, kegiatan itu dihentikan sebelum pukul 19.00 Wita,” tandas Muchlis.

Muchlis kembali bertanya-tanya tentang perubahan konsepsi kegiatan dimaksud. Padahal, pada moment tanya-jawab yang sudah dibuka oleh Badai NTB itu, ada banyak issu-issu menarik yang ingin disampaikan oleh dominan peserta yang hadir.

“Antara lain soal apa saja prestasi Zul selama lima tahun menjabat sebagaoi Gubernur NTB, ghundulnya kawasan mdi NTB setekah beralihnya kewenangan dari Kota/Kabupaten di Provinsi, masalah angka kemiskininan yang dinilai terjun bebas di NTB, masalah infrasgtktru khususnya di Pullau Sumbawa dan lainya termasuk apa saja prestasi fundamental yang ditorehkan oleh Zul selama lima tahun memimpin NTB,” papar Muchlis.

Sayangnya tegas Muchlis, kesempatan untuk menyampaikan sederetan pertanyaan tersebut diduga keras tidak diberikan kesempatan sedikitpun oleh Badai NTB. Sementara perubahan konsepsi kegiatan itu, ditegaskanya dilakukan di luar ksepakatan dengan seluruh peserta undangan yang hadir.

“Sebelum terjadinya kericuhan, kami hanya mendengarkan ceramahnya Zul saja. Ya, kami hanya pura-pura tidak mendengar saja isi cermahnya itu,” ucap Muchlis.

Atas kericuhan tersebut beber Muchlis, Zul langsung meninggalkan lokasi kegiatan Diskusi Publik itu. Pertanyaan apakah dalam kaitan itu Zul pulang dengan kekecewaan atau sebaliknya, Muchlis mengaku tidak tahu.

“Kalau soal itu, tentu saja kami tidak tahu. Sementara tahu, kegiatan Diskusi Publik yang sejatinya berlangsung terbuka untuk umum dan demokratis itu tiba-tiba bergeser jauh dari kesepakatan awal. Ya, kita maklumi saja. Sebab saat membuka kegiatan dimaksud, Badai NTB sempat menjelaskan bahwa Zul merupakan salah satu kontestan pada Pilgub NTB periode 2024-2029,” pungkas Muchlis.

Terlepas dari itu,  perubahan konsepsi kegiatan tersebut hingga moment dimaksud berujung ricuh praktis saja ditanggapi secara serius oleh sejumlah pihak. Ketua DPW Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) NTB, Iskandar, S.Sos menyatakan bahwa terhentinya kegiatan tersebut sebelum waktunya dan pergeseran konsepsinya tanpa disepakati mengesankan “gagalnya” Badai NTB “memuluskan misi utama” Zul di wilayah Kecamatan Sape dan Lambu.

“Mudah saja kok menebaknya. Mereka menutup ruang pertanyaan dimaksud, mungkin saja sebagai bagian dari rasa ketakutan yang luar biasa,. kan kita semua tahu soal kiprah Zul selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur NTB. Kalau merasa tidak punya beban, yak berikan saja kesempatan mereka untuk bertanya. Terjadinya perubahan konsepsi kegiatan hingga berujung ricuh dan selanjutnya kegiatan itu terhenti di tengah jalan tersebut, ya menyisakan kesan bahwa Badai NTB gagal memuluskan misi politik Zul untuk kepentingan Pilgub NTB periode 2024-2029,” duganya, Minggui (22/9/2024).

Terkait dugaan keterlibatan anak-anak dibawah umur dan para guru SMKN pada kegiatan yang “sarat dengan kepentingan politik Zul” tersebut, Iskandar mendesak agar pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPA) NTB serta para Penggiat lainya segera menyikapinya secara serius.

“Masalahnya, anak-anak dibawah umur dan ASN sudah jelas dilarang keras untuk dilibatkan pada kegiatan yang bersifat politik praktis. Oleh sebab itu, kami di GRIB Jaya mendesak agar Lembaga-Lembaga terkait segera menyikapinya. Bila perlu Badai NTB selaku moderatornya maupun Zul harus dimintai pertanggungjawabanya,” desak Iskandar. (JOEL/RUDI/AL/DK)