Pemkab Bima Sikapi Soal Dugaan Pungli Rp500 Perorang Sebagai 'Ucapan Terimakasih' Peserta Lolos PPPK Kepada BKD

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S, M. Si

Visioner Berita Kabupaten Bima-Soal adanya dugaan pungutan liar (Pungli) pada peserta lulusan PPPK Kabupaten Bima sebesar 500rb perorang, sebagai 'ucapan terimakasih' kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten setempat, hingga kini masih menjadi perbincangan khalayak.

Benar dan tidaknya soal informasi dugaan pungli di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tersebut langsung disikapi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M. Ip melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S, M. Si.

Diungkapkannya, sejak awal panitia seleksi daerah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BKN dan berjalan dengan transparan. Jadi tidak ada yang namanya kongkalikong sejak seleksi hingga kelulusan peserta PPPK di Kabupaten Bima.

"Soal adanya dugaan Pungli, tidak ada instruksi dari Kepala BKD dan Kepala Unit kerja lainnya untuk melakukan pengumpulan sejumlah uang dengan nominal tertentu sebagai wujud balas jasa atas kelulusan peserta PPPK. Seluruh tahapan rekrutmen sudah memiliki pos anggaran tersendiri," ungkap Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima atau yang biasa disapa Yan kepada media ini melalui whatsapp, Minggu (14/1/2024).

Pada semua tahapan pengurusan dokumen dan pemberkasan PPPK jelas Yan, tidak ada pembiayaan yang berkaitan dengan BKD dan Diklat sebagai panitia seleksi daerah. Hal tersebut sudah disampaikan dengan tegas pada berbagai kesempatan.

"Masalah adanya dugaan pungli ini tetap diatensi, BKD langsung menyikapinya dengan serius. Pihak-pihak terkait akan dipanggil untuk klarifikasi dan dimintai keterangan (BAP). JIKA pihak tersebut terbukti terlibat, langsung diambil tindakan tegas," tandasnya.

Sebelumnya, dugaan pengumpulan uang tersebut sebagai syarat proses percepatan penerbitan SK PPPK.

"Kami diminta mengumpulkan uang Rp500 ribu lewat koordinator sebagai ucapan terima kasih ke BKD. Uang itu dipakai untuk kebutuhan tim BKN yang kebetulan akan berkunjung ke Kabupaten Bima beberapa hari lagi," terang salah satu peserta PPPK yang enggan identitasnya disebutkan.

Bukti rekaman percakapan dan tangkapan layar chatting permintaan uang tersebut ada.

Pengumpulan uang itu muncul dari permintaan salah satu pegawai BKD inisial A dan peserta lulusan PPPK inisial D (tenaga kesehatan) yang mengaku kenal dekat dengan pejabat di BKD.

Anehnya, permintaan uang itu pun tidak disampaikan secara terbuka melalui surat edaran. Alasannya uang itu hanya sebagai bentuk ucapan terima kasih. Bagi yang tidak setor namanya dicatat dan diserahkan ke BKD.

Sementara Kepala BKD Abdul Wahab yang dikonfirmasi mengaku kenal dengan pegawai bernama (inisial) A dan D tersebut.

"Saya cari tahu dulu. Kalaupun ada buktinya laporkan atau tulis (berita) saja, asalkan itu bukan fitnah," kata Wahab, Jumat lalu (12/1/2024).

Ditegaskannya, terkait pemberkasan dan penugasan lulusan PPPK tidak dipungut biaya sedikitpun. Hal itu juga sudah disampaikan langsung oleh Bupati Bima terdahulu.

"Kalau ada oknum yang melakukan pengumpulan uang terkait urusan itu pasti penipuan. Sekali lagi itu penipuan. Kalau ada oknum yang bawa-bawa nama BKD saya minta bantuannya untuk ditangkap dan dilaporkan," pungkas Wahab. (Fahriz)