Di Moment Pertemuan Dengan Wartawan, Pj. Walikota Bima Paparkan Sejumlah Program Diyakini Dituntaskan

Pj. Walikota Bima, Ir. H. Muhammad Rum, ST, MT

Visioner Berita Kota Bima-Moment pertemuan perdana Pj. Walikota Bima, Ir. H. Muhammad Rum, ST, MM dengan para Awak Media yang berlangsung di Kantor Dinas Kominfotik setempat pada Kamis pagi (28/12/2023) dijelaskan bukan sekedar silaturrahmi biasa. Tetapi pada moment yang bersamaan, Pj. Walikota Bima memaparkan sejumlah program pembangunan yang diyakini bisa dituntaskanya di tahun 2024.

Masalah air bersih yang sudah puluhan tahun lamanya dikeluhkan oleh warga di sejumlah di Kelurahan di Kota Bima misalnya, Rum memastikan tak tinggal diam. Karena PDAM Kabupaten Bima yang sampai sejauh ini masih bermasalah, Rum akhirnya membuat sebuah terobosan. Yakni pembentukan UPT Air Minum dan berbagai perangkat serta anggaranya telah dipersiapkan oleh pihaknya.

“Soal air bersih tersebut merupakan hal yang sangat serius. Sebab, itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, Pemkot Bima sudah membentuk UPT Air minum. Perangkat dan anggaranya telah dipersiapkan untuk itu,” terang Rum.  

Masih soal keluhan air bersih tersebut, Rum menegaskan berbagai proses dan tahapan operasionalnya harus dipercepat oleh Instansi terkait. Sebab, sejumlah instrument penting telah dipersiapkan secara matang.

“Insya Allah, kita meyakini bahwa soal air bersih tersebut akan dituntaskan pada tahun 2024. Oleh sebab itu, mohon do’a dan dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Bima,” harap Rum.

Fenomena lain yang dikeluhkan oleh masyarakat Kota Bima juga terkait masalah sampah. Dalam kaitan itu, Rum juga tak tinggal diam. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima dikerahkanya secara intensi untuk menyikapi masalah serius tersebut.

“Masalah yang satu ini membutuhkan gerak nyata dari kita semua. Kesadaran partisipatif juga sangat dibutuhkan soal sampah itu guna menghindari kekumuhan. Kami gterus bekerja secara serius untuk mengatasi masalah ini,” tegas Rum.

Sosok yang dikenal ramah, baik dan taat beribadah ini memastikan adanya hasil kinerja Pemkot Bima terkait sampah di sejumlah titik. Antara lain, kondisi kumuh yang diselimuti sampah di pasar Amahami dan di taman Amahami diakuinya telah diatasi. Alhasil, kini kedua lokasi itu sudah jauh berubah jika dibandingkan dengan sebelumnya.

“Saya baru tiga bulan dilantik menjadi Pj. Walikota Bima. Kerja kami soal sampah di Amahami dan di Taman Amahami misalnya, itu nyata adanya. Dan anda bisa melihat secara langsung tentang perubahan nyata di dua lokasi itu sekarang,” terang Rum.

Rum menyatakan, soal sampah di Kota Bima bukan saja menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah. Tetapi dalam kaitan itu imbuhnya, juga melekat tugas dan tanggungjawab masyarakat. Lebih jelasnya, masyarakat diingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya.

“Kepada semua pihak, kami memohon kesadaran partisipatifnya terkait masalah serius yang satu ini. Drainase dan got jangan dijadikan sebagai tempat sampah. Biasakan hidup dengan lingkungan yang bersih agar terhindar dari berbagai ragam penyakit. Dan kebiasaan membuang sampah pada bukan tempatnya, harus ditinggalkan sekarang juga,” desak Rum.

Destinasi wisata pantai Lawata yang dirubah secara nyata oleh mantan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE juga tak lepas dari perhatianya. Dalam kaitan itu, Rum akan menindaklanjutinya dengan berbagai kegiatan penting hingga Lawata akan dijadikan sebagai salah satu primadona bagi wisatawan baik lokal maupun manca negara.

“Insya Allah kita akan membuat event-event penting yang dipusatkan di pantai Lawata. Antara lain, kita akan kembali menggelar event tri athlon bertaraf Internasional di Lawata,” paparnya.

Tak hanya itu, Rum menjelaskan bahwa Pemkot Bima akan membangun stadionn volley ball indoor di pantai Lawata. Stadion tersebut juga bertaraf Internasional.

“Dengan hal itu pula, daya tarik wisata di pantai Lawata semakin tinggi. Esensi lainya dari rencana pembangunan stadion volley ball setara internasional itu, juga berkorelasi dengan upaya pencarian bakat dengan harapan bisa mencetak atlet volley ball Kota Bima untuk berlaga di kancah Nasional,” harap Rum.

Lawata diakuinya memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri. Untuk itu, Lawata diakuinya berbagai instrumen pembangunan di Lawata ditegaskanyam harus dipercepat. Sebab, Lawata akan dijadikan sebagai salah satu icon penting bagi perkembangan dan kemajuan daerah yang tentu saja berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

“Insya Allah, kita akan jadikan destinasi wisata pantai Lawata sebagai primadona di Kota Bima. Untuk itu, sentuhan terhadap destinasi wisata tersebut masuk ke dalam program perioritas. Sebagai penunjangnya, saya sudah berkoordinasi dengan investor. Hasilnya, Alhamdulillah dua investor sudah hadir membangun penginapan sekelas hotel berbintang di Kota Bima. Salah satunya di depan KFC di wilayah Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat dan akan hadir investor yang membangun hotel di sebelah selatan kawasan Amahami,” terang Rum.

Untuk kenyamanan dan keamanan iklim investasi, Rum akan terus membangun koordinasi dengan pihak TNI dan Polri setempat. Hal itu dimaksudkanya untuk melakukan antisipasi terhadap ancaman dari pihak-pihak tertentu yang mengancam keamanan dan kenyamanan Kamtibvmas di daerah ini pula.

“Kita harus bisa menghadirkan sesutu yang belum dihadirkan di daerah ini. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kota Bima sangat banyak dan memungkinkan untuk disentuh dengan cara menghadirkan Investor. Untuk itu, jika ada provokator yang mencoba menggangu keamanan dan kenyamanan daerah maka saya akan berkoordinasi dengan pihak Polri untuk menangkap dan memenjarakan mereka. Kita harus tegas. Sebab, mimpin kita semua adalah maju dan berkembang,” tegas Rum.

Terkait mpembangunan Kampus IAIN di Kota Bima yang digagas oleh mantan Walikota Bima, H. Mughammad Lutfi, SE-Rum sejak awal hingga kini Rum masih berjuang secara serius. Setelah penandatanganan hibah soal lahan dengan Menteri Agama RI di Mataram beberapa haru lalu, dalam waktu dekat Rum mengaku akan kembali menggelar pertemuan penting dengan pihak Kemenag RI pula.

“Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan pihak Kemenag RI. Saya diundang untuk ke sana guna membicarakan tentang persiapan anggaran dari Kemenag RI untuk pembangunan Kampus IAIN Bima. Sebab, sumber anggaranya ada di Kemenag RI,” jelas Rum.   

Masih soal Kampus IAIN Bima, Rum meyakinan pembangunanya akan bisa dimulai pada tahun 2024. Sementara rencana keberangkatanya untuk bertemu langsung dengan pihak Kemenag RI dalam waktu dekat, dijelaskanya lebih kepada membahas secara serius dan tuntas soal anggaran pembangunanya.

“Jelang pembangunan IAIN tersebut, salah satu hal penting yang akan dilakukan adalah perekrutan mahasiswa baru. Untuk menunjang hal itu, kita sudah mempersiapkan tempat perkuliahan Mahasiswa IAIN Bima. Tercatat ada 9 Program Study di IAIN Bima. Sedangkan tenaga dosenya, juga sudah dipersiapkan secara matang. Di kubu Komite Pembentukan Kampus IAIN Bima, itu juga banyak yang bergelar Profesor (Prof) dan Doktor (Dr) yang siap menjadi dosenya,” tutur Rum.

Seiring dengan percepatan pembangunan Kampus IAIN tersebut, kini muncul “masalah” baru. Yakni adanya oknum warga yang mengaku memiliki sertifikat di atas lahan dalam penguasaan BPKH Maria Donggo Masa yang sudah dilepas secara resmi oleh Menteri LHK RI kepada pihak Kemenang RI untuk pembangunan Kampus Negeri tersebut. Dalam kaitan itu, Rum pun bicara tegas.

“Kita akan telusuri lebih dalam tentang kebernaranya. Jika ada warga yang mengaku memiliki lahan di atas lahan Negara tersebut, tentu saja akan dibicarakan lebih lanjut secara serius pula. Jika ruang negosiasi menemui jalan buntu, tentu Negara bisa bersikap lebih tegas lagi,” imbuh Rum.

Lantas seperti apa sikap kongkriet Kepala BKPH Donggo Masa, Ir. Akhyar H. MH, S.Hut soal itu?. Kepada Media ini pada Kamis malam (28/12/2023), Akhyar memastikan sudah bersurat secara resmi kepada pihak BPN Kota Bima. Surat tersebut lebih kepada mendesak pihak BPN Kota Bima agar segera membatalkan sertifikat dimaksud.

“Sebab, sertifikat itu mereka terbitlkan di atas lahan Negara yang sejak awal hingga kini berstatus lahan Negara dalam pengawasan Pemerintah melalui KPH Donggo Masa. Tentang kapan sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN dan seperti apa proses dan tahapan yang dilewatinya, Insya Allah kita akan bahas tuntas dalam waktu dekat. Tetapi yang pasti, kami sangat menyesalkan hal itu,” tegas Akhyar.

Sebelum sertifikat diatas lahan milik Negara itu diterbitkan, dibeberkanya bahwa oknum warga dimaksud sudah memiliki SPPT. Soal SPPT dimaksud, pihaknya sudah bersurat kepada pihak DPKAD Kota Bima untuk segera menyikapinya secara tuntas pula.

“Kabar terkini yang kami terima, pihak DPKAD Kota Bima sudah menindaklanjuti surat kami tersebut. Sedangkan soal sertifikat dimaksud, Insya Allah dalam waktu dekat saya akan menjelaskan secara rinci kepada rekan-rekan Wartawan. Sekali lagi, kami sangat menyesalkan hal itu dan sertifikat tersebut harus segera dibatalkan oleh pihak BPN setempat,” imbuh Akhyar. (Rizal/Joel/Rudy/Al)