HMI Cabang Bima Gelar Aksi Demonstrasi, Dari “Ketegangan” Hingga Masuk ke Ruangan Kerja Pj. Walikota Bima

HMI Cabang Bima Menujur Ruangan Kerja Pj. Walikota Bima, Senin (2/10/2023)

Visioner Berita Kota Bima-Senin (2/10/2023), hampir ratusan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima menggelar aksi demonstrasi di kantor Walikota Bima. Aksi demontrasi yang mengusung sejumlah pointer tuntutan tersebut, dimulai sejak pagi hingga sekitar pukul 14.30 Wita.

Liputan langsung sejumlah Awak Media pada moment tersebut melapor, akasi demonstrasi tersebut sempat memicu terjadinya “ketegangan” antara massa aksi dengan aparat keamanan dari Polres Bima Kota. Namun dugaan ketegangan tersebut terlihat tak berlangsung lama, selanjutnya reda setelah adanya kesepakatan antar kedua belah pihak.

Aksi yang semula berada di depan kantor Walikota Bima, namun massa berhasil merangsek masuk hingga ke halaman kantor Walikota Bima. Di halaman kantor Walikota tersebut, massa aksi yang dipimpin secara langsung oleh Ketua HMI Cabang Bima, Fitrah yang didampingi oleh Ketua Kohati, Rosmiati terlihat melakukan aksi membakar ban mobil.

Pada moment tersebut, massa aksi berkeinginan bertemu langsung dengan Pj. Walikota Bima, H. Muhammad Rum, MT. Sayangnya, Rum dikabarkan sudah terbang ke Jakarta pada Senin pagi, tepatnya sebelum aksi demonstrasi itu berlangsung.

Hanya saja, massa aksi tetap berkeyakinan bahwa Rum masih berada di ruangan kerjanya. Pada siang hari sekitar pukul 14.10 Wita, delegasi massa akasi yang dipimpin oleh Fitrah yang didampingi oleh Rosmiati terus melakukan negosiasi dengan aparat keamanan untuk bertemu dengan Rum. Tujuanya lebih kepada ingin menyampaikan sejumlah pointer tuntutanya.

Masih menurut liputan langsung sejumlah Awak Media, proses negosiasi terus berlangsung. Saat itu aparat keamanan Polres Bima dikendalikan secara langsung oleh Kapolres Bima Kota, AKBP Rohadi, S.IK, MH didampingi Wakapolres setempat, Kompol Herman, SH.

Negosiasi tersebut melahirkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut yakni diizinkan kepada11 orang delegasi massa aksi untuk berada di ruangan kerja Pj. Walikota Bima. Namun setibanya di ruang kerja Pj. Walikota Bima tersebut, belasan delegasi massa aksi tidak menemukan adanya Rum. Menurut sejumlah pejabat setempat yang terlibat pada moment tersebut, Rum sudah terbang ke Jakarta dalam rangka mengikuti kegiatan penting.

Kendati tak berhasil bertemu dengan Rum, Ketua HMI Cabang Bima yang didampingi Oleh Ketua Kohati serta Pengurus teras lainya membacakan sejumlah pointer tuntutanya.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk bertemu langsung dengan PJ. Walikota Bima. Sayangnya, Pj. Walikota Bima yang baru saja dilantik itu kini tidak ada di ruangan kerjanya. Untuk itu, kami menilai bahwa Pj. Walikota Bima tersebut tidak mau menanggapi secaraserius tentang apa yang menjadi tututan kami,” papar Fitrah.

Fitrah menegaskan, aksi demonstrasi ini belum berakhir. Karena Pj. Walikota Bima tidak ada ditempat, maka ke depanya pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi jilid dua dengan tuntitan yang sama pula. Aksi demonstrasi jilid dua yang akan dilaksanakanya, diakuinya lebih kepada soal kekurangan air dan air bersih yang dirasakan oleh warga Kota Bima (salah satunya di Kelurahan Dara) dan soal galian C yang ada di Kota Bima.

Berikut Fitrah membacakan sejumlah pointer tuntutanya. HMI Cabang Bima mendesak Pj. Walikota Bima agar segera berkoordinasi dengan kementerian Perdagangan RI untuk segera menurnkan harga beras. Sebab sebelumnya, harga beras sebesar Rp12.800 per Kg (beras Medium).Sedangkan dalam release pada tanggal 5 September 2023, harga beras Medium menjadi Rp14.650 per Kg. Sementara saat ii, harga beras Medium sebesar Rp13.040.

Kenaikan harga beras tersebut, diakuinya sangat memberatkan masyarakat. Kenaikan harga beras tersebut, diakuinya berbarengan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga berass tersebutm ditegaskanya berjalan berbarengan dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bima yang terjadi sejak tahun 2022-2023.

Kedua, HMI Cabang Bima memiliki dokumentasi berupa video terkait krisis air dan air bersih yang terjadi di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat-Kota Bima. Dalam kaitan itu ungkapnya, masyarakat setempat mengakui bahwa krisis air dan air bersih tersebut dipicu oleh PDAM tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Krisis air dan air bersih tersebut, diakuinya berdampak buruk bagi kehidupan warga sekitar. Antara lain jarang memasak maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting lainya. Untuk itu, HMI Cabang Bima mendesak Pj. Walikota Bima agar segera mengatasi krisis air maupun air bersih yang terjadi di Kota Bima.

Ketiga, HMI Cabang Bima agar segera berkoordinasi dengan Pj. Gubernur NTB untuk mengevaluasi kinerja pihak KPH Donggo Masa. Sebab dari analisis maupun kajian yang dilakukan oleh HMI Cabang Bima menjelaskan bahwa setiap terjadinya banjir bandang dan krisis air yang melanda warga Kota Bima tidak terlepas dari adanya kerusakan hutan di wilayah tugasnya KPH Donggo Masa.

Banjir yang terjadi karenakerusakan hutan tersebut, berakibat kepada terjadinyakerusakan infrastruktur dan lainya. Olehnya demikian, HMI Cabang Bima tetap berkomitmen untuk mengawal agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian terhadao hutan dengan sangat baik.

Keempat, HMI Cabang Bima mendesak Pj. Walikota Bima agar mengevaluasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Hal itu ditegaskanya sangat membutuhkan kajian dan diskusi panjang dengan Pj. Walikota Bima. Dan dalam kaitan itu pula, HMI Cabang Bima sudah menyiapkan draft kajianya. Namun hal tersebut, ditegaskan tidak bisa dijelaskan oleh HMI Cabang Bima kepada Media Massa.

Kelima, HMI Cabang Bima mendesak Pj. Walikota Bima agar menghentikan operasional galian C di Kota Bima bagi yang tidak memiliki izin operasional. Sebab, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 soal tambang  yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP Nomro 23 tahun 2010 tentang pertambangan. Dan di dalam aturan tersebut menejelaskan bahwa galian C berupa galian bukit adalah bagian dari pertambangan.

Keenam, HMI Cabang Bima mendesak Pj. Walikota Bima agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola SDM Birokrasi yang ada di Kota Bima. Beradasakan hasilkajian HMI Cabang Bima, bahwa akhir-akhir ini terjadi persoalan Birokrasi yang ada di Kota Bima. Antara lain soal pelantikan yang tidak dilandasi oleh adanya rekomendasi dari KSN. Oleh sebab itu, HMI Cabang Bima menduga bahwa Birokrasi yang ada di Kota Bima sedang tidak baik-baik saja.

“Berbagai tuntutan yang kami ajukan ini, tentu saja membutuhkan diskusi panjang dengan Pj. Walikota Bima. Untuk itu, kami berharap agar Pj. Walikota Bimabisa bertemu dengan kamipada aksi demonstrasi jilid dua nanti,” pungkas Fitrah sembari meninggalkan kantor Walikota Bima bersama rekan-rekanya. (TIM VISIONER)