Gas langka dan Mahal, Warga Bima Terpaksa Masak Sayur Pakai Penanak Nasi

Ilustrasi, dok. Gambar: ilustrasi Google.Com

Visioner Berita Kota Bima-Sejumlah warga Kota Bima, NTB, mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Jika pun stoknya tersedia di toko eceran, harganya melambung tinggi Rp 35 ribu per tabung. Akibat kelangkaan ini, sebagian warga terpaksa memasak sayur menggunakan alat penanak nasi listrik atau rice cooker.

Dian, salah seorang warga Kelurahan Tanjung Kota Bima mengatakan, kelangkaan gas subsidi itu terjadi dalam sepekan terakhir. Gas melon yang biasa digunakan memasak air sehari-hari kini sulit di dapatkan masyarakat. Kondisi ini membuat Dian dan warga sekitar terpaksa menggunakan penanak nasi sebagai pengganti gas LPG

"Sudah sepekan ini gas di pengecer resmi kosong. Ya terpaksa saya masak mi atau sayur pakai rice cooker. Saya cari gas yang 3 kg di mana-mana kosong," ujar Dian, saat ditemui sejumlah awak media di Kelurahan Paruga Kota Bima, Jumat (15/9/2023).

Selain Dian, hal serupa juga dialami Nuraya. Ibu rumah tangga ini mengaku, stok gas melon yang berukuran 3 kg langka dipasaran dalam satu pekan terakhir. Jika pun ada yang dijual di warung-warung, kata Nuraya, harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Yakni 35 ribu per tabung. Sementara di pengecer resmi hanya Rp 20.000 per tabung

‘’Saya sudah berkali-kali mendatangi pengecer mau ambil gas, tapi kosong. Kata mereka gas memang tidak ada yang masuk. Terpaksa kami beli di warung-warung kecil dengan harga Rp 35 ribu. Itupun susah didapat karena gas ini langka dipasaran," kata Nuraya.

Menurut dia, sebagai warga penerima subsidi itu biasanya dijadwalkan setiap pekan mengambil gas. Namun sampai dengan saat ini, pasokan gas ke pengecer resmi dekat rumahnya belum ada kepastian. 

"Biasa seminggu sekali gasnya masuk ke pengecer, tapi sampai hari ini tidak ada. Mereka juga belum tahu kepastian kapan gasnya datang," ujarnya.

Karena kondisi itu, Nuraya mengaku terpaksa berkeliling kampung untuk membeli gas 3 Kg untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga diatas HET. Itu dilakukan karena barang bersubsidi semakin sulit didapat.

"Mau tidak mau karena kita butuh, terpaksa beli yang mahal. Kalau di pengecer resmi biasanya Rp20.000 ribu per tabung," ujarnya.

Terkait kelangkaan gas ini, warga meminta pemerintah intens melakukan operasi pasar agar penjualan LPG bersubsidi ini tidak salah sasaran. Termasuk melakukan pengawasan berkelanjutan agar gas tidak sulit didapat.

"Kami menduga kelangkaan gas ini ulah pangkalan atau pengecer nakal, mereka harus ditindak tegas. Jangan dibiarkan seperti itu, mereka yang dapat untung besar tapi kita yang dirugikan," kata Nuraya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bima, Tafsir mengaku sudah mengetahui dan mendapat laporan adanya warga yang kesulitan mendapatkan LPG.

Untuk menjawab keluhan masyarakat ini, kata Tafsir, pemerintah setempat akan bersurat ke Pertamina meminta untuk menambah pasokan LPG 3 kg ke wilayahnya.

"Kami sudah mendengar warga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Insya allah, pemerintah melalui Sekda nanti bersurat ke Pertamina menambah pasokan untuk menjawab keluhan masyarakat," kata Tafsir, saat dihubungi sejumlah awak media.

Ia mengungkapkan, soal kelangkaan gas LPG 3 kg itu memang dirasakan masyarakat dalam sepekan terakhir. Padahal, stok gas tersebut diklaim aman.

"Pada dasarnya tidak ada kekurangan. Ketersediaan gas yang disalurkan ke pangkalan saat ini sangat cukup. Justru yang menjadi masalah ini adalah teknis penyaluran dari pengecer ke masyarakat yang tidak merata," ujar Tafsir.

Hal ini terkait dengan laporan masyarakat yang melaporkan banyak pengecer yang menjual gas subsidi keluar wilayah. Bahkan kata dia, ada dugaan para pengecer yang menjualnya secara besar-besaran ke wilayah luar Kota Bima. 

Akibatnya, kebutuhan gas elpiji subsidi untuk warga dalam wilayah pangkalan tidak akan pernah tercukupi, meskipun jumlah pasokan diklaim sudah sesuai kuota.

"Dari laporan yang kami terima, gas LPG ini banyak dijual ke warga Kabupaten, sehingga sebagian warga kita tidak kebagian jatah," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tak bisa mengambil tindakan karena ditingkat pengecer bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah."Tugas kami hanya mengawasi pangkalan saja, dan sejauh ini penyaluran gas 3 kg di pangkalan tidak ada masalah. Cuma yang bermasalah ini ada warga Kabupaten datang beli ke kota. Itu masalahnya, kan bukan kewenangan kami ditingkat pengecer," ucapnya.

Kaitan dengan itu, pihaknya mengingatkan kepada pengecer agar menjual gas LPG subsidi sesuai dengan ketentuan. Apabila melakukan penjualan ke lokasi yang bukan wilayahnya, maka itu akan dikenakan sanksi hukum.

"Penjualan ke lokasi yang bukan wilayahnya itu menyalahi aturan, ada sanksi hukumnya. Dan, kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkan para pengecer nakal ini," pungkasnya. 

(TIM VISIONER)