Warga dan Pemdes Doridungga Adukan Tindakan "Represif" Oknum TNI, Kodim 1608 Bima Diminta Turun Tangan

Warga dan Pemdes Saat Berkunjung ke Kodim 1608 Bima.

Visioner Berita Kabupaten Bima-Rabu (30/11/2022) lalu, oknum anggota TNI AD inisial SF diduga melakukan tindakan represif terhadap Aparat Pemerintahan Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Informasi yang dihimpun, insiden tersebut berlangsung di Balai Desa Doridungga sekitar pukul 10.30 Wita.

Pasca insiden itu, tak sedikit warga Desa setempat yang menyesalkan tindakan oknum tentara tersebut. Bahkan pihak Kodim 1608 Bima dinilai lambat (turun tangan) merespon terkait adanya laporan masyarakat soal tindakan represif yang dilakukan oknum anggota TNI AD inisial SF dan kawan-kawannya.

Selain itu, warga setempat mengungkapkan oknum TNI AD berpangkat Letnan Satu Kesatuan Infanteri tersebut diduga menguasai dan menggarap secara sepihak lahan milik negara tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa dan warga setempat.

"Beberapa minggu yang lalu, Kamis (8/12/2022) Kami bersama Kepala Desa Doridungga dan perwakilan Tokoh Masyarakat sudah menghadap ke Kodim 1608 Bima. Dalam rangka menyampaikan laporan resmi (lisan) atas kejadian tersebut. Namun, hingga hari ini kami belum mendapati respon terkait laporan itu," terang Syaiful Ibrahim yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Kecamatan Donggo, Sabtu (24/12/2022).

Pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut, hidup di negara hukum seperti Indonesia, masih banyak Institusi yang mengabaikan laporan dari masyarakatnya. Lalu, kepada siapa lagi rakyat ini mau mengadu kalau begini modelnya.

Sementara itu, Masyarakat Desa setempat menanti penyelesaian sengketa tersebut. Berhubungan dengan tanah negara sudah jelas digarap dan sudah ditanami tanaman jagung oleh oknum TNI tersebut.

"Kelompok kami secara terus menerus ditanya oleh masyarakat terkait dengan masalah ini. Apakah sudah ada tanggapan atau bagaimana?. Terpaksa kami jawab dengan nada kesal, bahwa pihak Kodim belum merespon sementara sejauh ini," lanjut Syaiful yang akrab disapa Iphul itu.

Bersama Pemdes, pihaknya akan terus melakukan upaya maksimal, dan tidak akan berhenti sampai di Kodim terkait masalah ini. 

"Jika dalam waktu dekat belum ada tanggapan serius dari pihaknya, terpaksa kami kirim dan sampaikan laporan hingga ke Danrem bahkan sampai ke Panglima TNI,  kami akan upayakan. Karena kami tahu dan paham mekanisme pelaporan ketika adanya tindakan repressif oknum aparat yang coba bermain-main dengan aturan," sambungnya dengan nada kesal.

Sembari memberi pemahaman kepada masyarakat. Pihaknya terus berupaya menyambungkan komunikasi dengan Aspers KASAD agar menyambungkan laporan ini hingga ke Panglima TNI, karena ini masalah serius yang mesti diselesaikan. (FAHRIZ)