Tolak Presiden 3 Periode, Ratusan Mahasiswa di Kota dan Kabupaten Bima Gelar Unras, Ini Tanggapan DPRD

Unras di Depan Kantor DPRD.

Visioner Berita Kabupaten Bima-Wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode dan penundaan Pemilu 2024 memicu reaksi para mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak wacana tersebut. 

Bukan hanya di Kota-Kota besar di Indonesia, aksi serentak para mahasiswa hari Senin 11 April 2022, juga terjadi di Kota Bima NTB. Gabungan elemen organisasi mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di bawah Bendera Cipayung Bima ini dengan keras menolak rencana perpanjangan jabatan Presiden tiga periode, apalagi tidak melalui pemilihan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Wacana ini, kata para mahasiswa bertentangan dengan konstitusi yang akan menimbulkan banyak kerugian politik dan ekonomi.

"Intinya, kami menolak keinginan penguasa yang menginginkan masa jabatannya ditambah menjadi 3 periode, sementara itu jelas melanggar konstitusi negara," terang korlap aksi, Jainal. 

Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini yang dinilai cenderung menyengsarakan rakyatnya. Semisal melalui kebijakan menaikan harga BBM juga Sembako hingga tak dapat dijangkau oleh masyarakat. 

"Perjuangan kami ini ditengah bulan Puasa pun tidak akan pernah lelah dan berhenti menolak wacana dan kebijakan busuk para penguasa yang mengcekik masyarakat," tegasnya. 

Selain itu, para mahasiswa juga meminta menaikkan status dan menetapkan KKB Papua sebagai Teroris Negara. 

Pantauan langsung media ini, saat sejumlah elemen mahasiswa melakukan orasi secara bergiliran di depan Kantor DPRD, aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian pun tak terelakan. Bahkan massa aksi juga membakar ban bekas di depan gedung DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Bima Saat Menemui Massa Aksi.

Tak lama, beberapa jam kemudian Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putra Ferryandi, menemui masa aksi. Yandi, sepakat menolak wacana penundaan Pemilu.

Selain menerima tuntutan tolak penundaan pemilu, anak mendiangnya Dae Fery itu akan siap memperjuangkan kenaikan seluruh harga kebutuhan masyarakat. Dia bertekad, terkait kenaikan harga BBM dan lainnya akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat, bahwa hal itu sangat mencekik rakyat. 

"Saya sepakat menolak penundaan Pemilu dan seluruh pimpinan Dewan dan anggota DPRD Kabupaten Bima akan perjuangkan atas kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya yang teramat menyusahkan masyarakat kita," ungkap Yandi. 

Dia juga menegaskan, untuk memastikan tuntutan itu diterima dengan baik, dirinya langsung menyatakan sikap didepan masa aksi bahwa dia siap bersama mahasiswa dan masyarakat. Dia pun mengajak segenap mahasiswa untuk bersama-sama tetap menyuarakan aspirasi masyarakat. 

"Semua tuntutan teman-teman kita akan perjuangkan bersama, karena saya pun sepakat menolak segala kenaikan harga dan apalagi menunda pemilu," tuturnya seraya menandatangani pernyataan sikap pimpinan DPRD. 

Dirinya berharap, terhadap mahasiswa yang menggelar aksi agar tetap menjaga keutuhan dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar konstitusi. Sebab menurutnya, mahasiswa hari ini sedang berjuang untuk rakyat, maka jangan lagi berbuat melanggar aturan negara yang akan menghambat perjuangan itu. 

"Semoga kita tidak membuat hal-hal yang melanggar karena sekarang kita sedang berjuang bersama untuk rakyat," harapnya. 

Secara terpisah, Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra S.I.K MH, menjelaskan kekuatan massa aksi 11 April ini kurang lebih 600 orang yang tergabung dari elemen mahasiswa di Kota dan Kabupaten Bima. 

Dia menambahkan, untuk pengamanan aksi Personil yang diturunkan saat ini sebanyak 360 orang yang tergabung dari Polres Bima Kota juga TNI. Mereka menyebar di sejumlah titik aksi yang ada di Kota Bima. 

"Pengamanan ini, dari Polres Bima Kota juga TNI" singkatnya. 

Catatan penting lainnya, adapun aliansi organisasi-organisasi yang menggelar unras pada 11 April ini, yakni BEM berbagai PTS di Kota dan Kabupaten Bima, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan OKP peguyuban lainnya. (FAHRIZ)