Lokasi Demo Mahasiswa Hari Ini Pindah dari Istana ke DPR

Ilustrasi Demo Mahasiswa.

Visioner Berita Jakarta-Muncul kejutan di detik-detik akhir menjelang demo 11 April yang diinisiasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). BEM SI tiba-tiba mengubah lokasi demo yang rencananya di dekat Istana Negara, digeser ke depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

Perubahan lokasi diketahui beberapa saat setelah video penegasan Presiden Jokowi perihal kepastian Pemilu 2024 digelar 14 Februari diupload di kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (10/4/2022).

"Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di 'Rumah Rakyat' atau Gedung DPR RI, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada," demikian bunyi keterangan tertulis BEM SI seperti dilihat detikcom, Minggu (10/4/2022).

Dalam aksi di depan gedung parlemen nanti BEM SI mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan. Aliansi BEM SI akan meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Ada 18 tuntutan yang dianggap BEM SI belum dijawab.

"Terdapat 18 tuntutan rakyat di mana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu," begitu keterangan BEM SI.

"Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan Pemilu 2024. Tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya adalah mengenai UU Cipta Kerja," demikian bunyi lanjutan keterangan BEM SI.

Perubahan lokasi demo 11 April tentu sarat akan politik. Pasalnya, sedari awal rencana demo 11 April diungkap ke publik, tuntutan utama mahasiswa adalah meminta Presiden Jokowi bersikap tegas menolak penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan ataupun 3 periode.

Aura demo 11 April begitu memancar setelah dibuka ke publik. Buktinya, tak sedikit yang mendukung rencana aksi tersebut, seperti sejumlah politikus hingga aktivis mendukung.

Namun, kemunculan video penegasan dari Presiden Jokowi soal kepastian Pemilu 2024 digelar 14 Februari mengubah semuanya. Terlebih, dalam video Jokowi mengaku tak ingin ada spekulasi-spekulasi yang menyebut pemerintah memang ingin menunda pemilu, memperpanjang masa jabatannya atau bahkan 3 periode.

Demo 11 April pun menjadi antiklimaks lantaran video tersebut. Padahal, unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI belum digelar. Pancaran 'aura' demo 11 April pun luntur.

Berikut 4 tuntutan yang bakal disuarakan Aliansi BEM SI di demo 11 April hari ini:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu2 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.

Seperti diketahui, di sela perbincangan hangat soal rencana demo 11 April, Sekretariat Presiden mengunggah video saat Presiden Jokowi memberikan pengantar rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Jokowi menegaskan tahapan dan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 sudah ditetapkan.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi dalam video ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang apa, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," imbuhnya. (FAHRIZ)