Ribuan Ton Beras Disalurkan Bagi PKM Terdampak Covid-19 dan PPKM 2021 di NTB

Anggota Komisi IV DPR RI, HMS

Visioner Berita Jakarta-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di musim pandemi Covid-19, diakui dirasaka dampaknya oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di NTB. Hal ini juga diakui menjadi salah satu perhatian Pemerintah.

Anggota  DPR RI tiga periode asal PAN kelahiran Bima yang kini berada di Komisi IV yakni H. Muhammad Syafrudin, ST, MM (HMS) yang membidangi Bulog, Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan dan Kelautan Perikanan-diakui memiliki andil terkait pasalah krusial yang satu ini.

Anggota Komisi IV DPR RI (PAN), HMS menjelaskan bahwa Pemerintah akan menyalurkan sebanyak 1.497 ton beras medium di Pulau Sumbawa. Dengan rincian, Kota Bima sebanyak 152 ton, Kabupaten Bima sebanyak 497 ton, Kabupaten Dompu sebanyak 220 ton, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebanyak 143 ton, dan Kabupaten Sumbawa 485 ton.

“Saat ini sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing,” terangnya kepada Media Onlie www.visionerbima.com, Selasa (20/7/2021).

Adapun jenis beras yang akan dibagikan kepada masyarakat di Pulau Sumbawa tersebut terangnya, yakni Medium dan masing-masing penerima sesuai hasil verifikasi seberat 10 Kg.

“Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini Keluarga Penerima Mafaan (KPM) mendapatkan Rp.300.000/bulan. Sekarang Pemerintah menambah 10 kg,” ungkap anggota Fraksi PAN DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa ini.

HMS menjelaskan, program KPM itu sendiri didasarkan atas data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini ujarnya, Presiden RI menyampaikan bahwa akan menyalurkan 200.000 ton secara Nasional, dan khusus di NTB sebanyak 5.200 ton yang akan  disalurkan selama PPKM bulan Juli 2021.

“Saya berharap agar penyaluran ini bisa tepat sasaran. Oleh sebab itu, akurasi data yang dijadikan sebagai acuan harus benar-benar valid. Saya juga meminta kepada keluarga penerima manfaat khususnya di Pulau Sumbawa dapat memanfaatkan ini semua dengan maksimal,” harap HMS.

Dalam kaitan itu, Pemerintah menggelontorkan beras bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Pemerintah melalui Ferum Bulog NTB misalnya, Minggu (18/7/2021) untuk pertama kali menyalurkan bantuan beras PPKM tahun 2021.

Hal itu dibenarkan oleh Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Abdul Muis. Abdul Muis menyatakan, penyaluran beras kepada masyarakat yang terdampak PPMK tersebut berawal dari adanya instruksi Presiden melalui Kemensos RI. Dalam kaitan itu pula, Kemensos RI meminta agar segera menggunakan cadangan beras Pemerintah yang ada di Ferum Bulog agar dapat dikeluarkan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi covid-19 maupun dalam suasana PPKM Darurat.

Abdul Muis berharap, dengan adanya penugasan ini mendorong pihaknya, karena khsususnya untuk di NTB akan disalurkan sebanyak 5.200 ton beras dimaksud. Abdul Muis menjelaskan, Bulog NTB sudah menyerap gabah dari petani NTB mencapai angka 142 ribu ton.

Lanjut Abdul Muis, tingginya penyerapan ini berakibat terhadap penuhnya gudang penyimpanan Bulog. Karenanya, pihaknya menggunakan gudang swasta sekitar 48 gudang dan terisi penuh. Untuk mengurangi hal itu, pihak melaksanakan penggilingan gabah.

“Hal itu nantinya akan mendorong spes ditingkat penggilingan. Mitra-mitra penggilingan akan dapat mengisi kembali gabah baru dalam memasuki panen tahun ini,” terangnya.

Penyaluran beras PPKM Darurat ini, diakuinya akan dilaksanakan selama satu bulan. Namun jika status PPMKM ini akan dilanjutkan, pihaknya berharap kepada Pemerintah agar diberikan kesempatan untuk mengeluarkan beras.

“Tujuan penyaluran beras kali ini agar kami bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat yakni lewat KPM yang sudah memiliki nama di setiap Desa. Maksudnya, berdasarkan nama dan alamat yang ada di setiap Desa dan Kelurahan. Dan dengan itu pula nantinya bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 dan PPKM. Dan dalam hal ini pula, per Kepala Keluarga (KK) akan menerima masing-masing 10 Kg beras,” jelas Abdul Muis.

Sementara itu, Sekda Provinsi NTB yakni Drs. HL Gita Ariadi menjelaskan bahwa sekecil apapun bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan pemberlakuan PPKM tentu saja sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan.

“Alhamdulillah Bulog atas perintah Presiden RI dan adanya surat dari Kemensos RI kepada Gubernur NTB dalam waktu dekat akan menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota untuk menggelontorkan beras cadangan Pemerintah,” paparnya.

Gita Aryadi kemudian menerangkan, hal ini akan terus dikonsolidasikan. Dan diberitahukanya pula bahwa tanggal 20 Juli 2021PPKM Darurat akan berakhir.

“Namun seperti apa kebijakan selanjutnya, tentu saja kita masih menunggu dan berjuang yang terbaik untuk masyarakat NTB ini,” janjinya.

Gita kembali menerangkian, jika kebijakan nasional berlanjut maka beras-beras cadangan bisa diserap. Khsusus di Pemprov NTB katanya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN NTB akan diberikan berupa beras. Upaya ini diakuinya sebagai bentuk kehadiran Pemerintah bagi masyarakat NTB. Sementara di era Pandemi covid-19 ini, dituntut untuk mengadu kecerdasan mengadu strategi , mengadu kesabaran dan mengadu keikhlasan.

“Berpulang pada kondisi kita dalam menghadapi musibah dan langkah yang dilakukan, apakah menggunakan kacamata lalat atau kacamata lebah?. Jika menggunakan kaca mata lalat, maka tentu saja akan selalu mencari tempat-tempat sampah (tempat yang kotor). Artinya kekurangan dan keburukan, sebaik apapun langkah-langkah dilakukan akan direspon sebagai sebuah kekurangan dan bahkan keburukan. Namun jika memandangnya menggunakan kaca mata lebah, maka tentu saja yang dilihat adalah kebaikan,” tegas Gita.

Gita menambahkan, Pemprov NTB menyatakan apresiasi dan terimakasih kepada pihak Bulog yang menyalurkan beras bantuan Pemerintah-mendampingi program PPKM di NTB. Atas kesiapan Bulog ini, Pemrov NTB terimakasih. Dan Alhamdulillah dengan ketersediaan beras tersebut bisa digelontorkan kepada masyarakat NTB yang terdampak Pandemi Covid-19,” pungkas Gita. (VISIONER)