Dari Reses Dewan Menemukan Banyak Aspek Kebutuhan Masyarakat Yang Perlu Ditindaklanjuti

                                          Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, S.Adm

Visioner Berita Kota Bima-Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, S.Adm menjelaskan bahwa seluruh anggota Dewan telah menyelesaikan kegiatan Reses akhir tahun ini. Kegiatan Reses tersebut dimulai sejak tanggal 20-25 Desember 2020. Secara umum hasil Reses diakhir tahun 2020 ini, Dewan menemukan banyaknya aspek kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

“Reses tersebut dilaksanakan di seluruh Dapil yang ada di Kota Bima. Berbagai macam aspirasi masyarakat di semua wilayah akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan dalam waktu segera. Hasil Reses tersebut, Insya Allah akan diintegrasikan dengan hasil Musrenbang dan RPJMD Kepala Daerah,” terangnya kepada Visioner, Senin (28/12/2020).

Reses tersebut diakuinya bukan saja menyampaikan kepada masyarakat terkait yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima maupun yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

“Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yakni seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Puskesmas Kumbe, Perpustakaan, bantuan untuk pembangunan Masjid dan Musholah sebesar Rp9.5 miliar, pembangunan DAM Oi Dadi, kelanjujutan pembangunan lapangan Pahlawan Raba, jembatan gantung di Sambina’e, sayap Kantor Walikota Bima, kegiatan Raturagamantika yang berkaitan dengan program Kotaku dan lainya,” tandasnya.

Hal tersebut, diakuinya merupakan program periritas Pemkot Bima yang dituangkan dalam laporan Reses yang Insya Allah semuanya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Beragam program tersebut, dijelaskanya telah tercover dalam APBD 2 Kota Bima.

“APBD 2 Kota Bima tahun 2021 merupakan landasan legal bagi pelaksanakaan seluruh program perioritas tersebut. Selanjutnya tinggal dilaksanakan saja,” terangnya.

Pada kegiatan Reses tersebut paparnya, masyarakat juga mengharapkan tentang kongkrietnya pengembangan UMKM. Namun dalam kaitan itu, pihaknya menyampaikan kepada masyarakat bahwa UMKM merupakan program Pemerintah Pusat. “Datanya tentu saja melalui Basis Data Terpadu (BDT),” jelasnya.

Sementara pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (Kube) tahun 2020, diakuinya menemukan adanya kendala. Anggaran Kube tahun 2020 sebesar Rp500 juta, diakuinya belum dicairkan kepada masyarakat.

“Masalah Kube ini juga menjadi pertanyaan masyarakat di saat kami melaksanakan kegiatan Reses. Masih soal Kube ini, OPD-OPD tehnis sudah turun ke masyarakat untuk memberikanya, namun sampai dengan akhir tahun 2020 ini masih ada yang belum dicairkan kepada masyarakat. Ini dikarenakan oleh data yang belum dilakukan Verifikasi Factual (Verfal). Tak hanya itu, soal anggaran Kube yang belum dicairkan itu diduga karena adanya ego sektoral dari OPD terkait,” ungkapnya.

Pada moment Reses tersebut, masyarakat juga menanyakan tentang jawaban kongkriet dari Pemerintah terkait air bersih seperti di BTN Sarata, Tanjung dan sekitarnya.

“Terkait dengan air bersih ini, kami sudah sempaikan kepada masyarakat bahwa tahun 2021 Pemkot Bima telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Disampingi itu pula, soal air bersih ini juga Insya Allah akan kami masukan ke dalam Pokok Pikiran (Pokir) Dewan tahun 2022, dan kita akan melakukan bor dalam,” janjinya.

Lagi-lagi soal Reses, khususnya di Kecamatan Asakota masyarakat meminta pembebasan tanah untuk pembangunan Kantor Lurah Ule dan Kantor Lurah Jatibaru Timur. Tak hanya itu, warga di Kecamatan Asakota juga mendesak Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan normalisasi saluran drainase.

“Sementarea di Kecamatan Rasana’e Barat, warga mendesak agar segera menjawab soal air bersih, normalisasi saluran drainse, dan pembangunan Kantor Lurah Paruga. Soal Kantor Lurah Paruga, sepertinya tidak terlalu substantif. Maksudnya, jika pihak Imigrasi sudah pindah ke Kantornya di Amahami maka eks Kantor Imigrasi tersebut akan dijadikan sebagai Kantor Lurah Paruga,” ujarnya.

Sementara di Kecamatan Mpunda,  pada moment Reses tersebut masyarakat juga meminta agar Pemerintah segera melakukan normalisasi saluran drainase, pengadaan lahan kuburan, pembukaan jalur tani, dan pengadaan lapangan.

“Untuk di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda, Insya Allah kami bersama masyarakat akan datang meminta kepada Walikota Bima untuk meminjam pakai lapangan di sana, tepatnya di samping SMPN VI Kota Bima. Sebab, lapangan tersebut masih menjadi aset Pemkot Bima,” harapnya.

Reses yang dilaksanakan di Kecamatan Raba paparnya, masyarakat meminta agar Pemerintah mengkongkrietkan kegiatan normalisasi sungai dan menuntaskan bantuan UMKM sebesar Rp2,4 miliar dari Pemerintah Pusat. “Secara umum, itulah aspirasi warga di Kecamatan Raba,” bebernya.

Secara garis besar, hal paling penting yang diminta oleh masyarakat selama Reses Dewan tersebut blebih kepada pengadaan lahan kuburan. Antara lain wilayah yang membutuhkan lahan kuburan tersebut yakni di Pane, Sarae, Paruga, Santi dan lainya.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Walikota Bima agar soal lahan kuburan ini difokuskan pada satu tempat. Lebih jelasnya, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Bima difokuskan pada satu tempat. Esensinya adalah agar soal lahan kuburan ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sementara untuk memfokuskan TPU itu pada satu tempat, tentu saja membutuhkan lahan yang sangat luas dan Pemerintah harus melakukan pembebasan,” urainya.

Reses Dewan tersebut, juga menyerap aspirasi masyarakat terkait dunia pendidikan. Soal dunia pendidikan ini, diakuinya yang sangat mendesak adalah perbaikan infrastruktur sekolah. Hal lain, juga terkait kekurangan guru di SDN 55 Kota Bima.

“Di SDN 55 itu, ada empat orang guru yang sudah pensiun. Dan empat orang lagi sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah. Hal ini tentu mendesak Walikota Bima untuk segera mengisi kekosongan guru tersebut guna meningkatkan mutu pendidikan. Bukan itu saja, perbaikan infrastruktur SDN 11 Kota Bima juga mendesak untuk disikapi oleh Pemerintah. Sementara di SDN 29 Kota Bima, kebutuhan yang sangat mendesak adalah pembangunan pagarnya. Sekali lagi, secara umum hal yang paling mendesak soal dunia pendidikan ini adalah perbaikan infrastrukturnya,” tandasnya lagi.  

Sementara soal pengembangan dunia Pariwisata, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada masyarakat tentang komitmen Pemerintah agar pintu masuk Kota Bima, Lawata, Amahami bisa terintegrasi sampai pantai Kolo. “Insya Allah ini juga akan menjadi atensi Pemkot Bima,” katanya.

Dan di tahun 2022, tidak tertutup kemungkinan bahwa Pemkot Bima akan membangun Kantor DPRD Kota Bima yang lebih representatif. “Mengingat kondisi gedung Dewan sekarang yang dinilai tidak memadai, Pak Walikota Bima sudah meminta kepada kami agar mengangarkanya untuk pembangunan gedung baru,” ucapnya.

Untuk kedepanya, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat Kota Bima agar memasukan kebutuhan berskala perioritas melalui Musrenbang mulai di tingkat Kelurahan yang kemudian disesuaikan dengan RPJMD Kota Bima.

“Hal-hal lain yang berkaitan dengan normalisasi drainase, Insya Allah akan dijawab dengan Pokir Dewan tahun 2022,” pungkasnya. (TIM VISIONER)