Ini Keberhasilan Lutfi di Bidang Pembangunan Infrastruktur di Masa Dua Tahun Kepemimpinanya

2021 Dipastikan Tidak Ada Honor Mulai Dari Walikota-Staf

                                              Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE

Visioner Berita Kota Bima-Baru dua tahun lebih H. Muhammad Lutfi, SE menjabat sebagai Walikota Bima. Kendati masa jabatanya yang tergolong baru, sejumlah pembangunan monumental telah ditorehkanya baik jalan, jembatan maupun infrastruktur di bidang keagamaan. Keberhasilanya dalam dua tahun kepemimpinanya ini, tentu saja berbeda dengan era Pemerintahan “sebelumnya”.

Kepada sejumlaha wak media, Kamis (27/11/2020), Lutfi menjelaskan tentang sejumlah pembangunan infrasatruktur yang sukses dilakukanya dalam dua tahun kepemimpinanya.

“Alhamdulillah sudah banyak pembangunan infrastruktur yang sudah sukses dibangun dalam dua tahun kepempinan saya menjadi Walikota Bima ini. Antara lain pembangunan Puskesmas, Taman Kodo, pembangunan Masjid Nur Latif di halaman kantor Walikota Bima dan lainya termasuk soal pengembangan destinasi wisata Lawata,” ungkapnya.

Kini Walikota Bima mengaku sedang fokus pada pembangunan Masjid Raya Almuwahidin. Sebuah Masjid kebanggaan yang dinilai “ditelantarkan sebelumnya”, namun tahun 2020 ini Pemkot Bima telah menganggarkan sebesar Rp10 miliar untuk pembangunanya. Dan pembangunan Masjid Al-Muwahiddin ini mulai dikerjakan.

“Kenapa tahun 2020 ini kita menganggarkan sebesar Rp10 miliar, kita masukan anggaran tersebut ke belanja barang dan jasa. Anggaran tersebut tidak bisa dicantumkan dalam belanja modal karena adanya kendala. Kendala pertama adalah masalah sertifikat. Di dalam sertifikatnya berbunyi wakaf. Kalau soal wakaf ini, tentu saja tidak boleh dialihkan fisiknya, kecuali harus ditukar guling,” terangnya.

Untuk menukar guling hal tersebut tegasnya, daerah tidak mampu menterjemahkanya. Sebab, nilai aset dan tanahnya yang terakumulasi sebesar sekitar Rp60 miliar. “Artinya, hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Pemkot Bima. Maksudnya, Pemkot Bima tidak mampu membeli tanah dan lainya. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah hibah belanja barang dengan angka Rp10 miliar di tahun 2020,” terangnya.

Untuk tahun 2021, anggaran pembangunan Masjid Raya tidak bisa digelontorkan. Sebab, dalam konsep hibah tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. “Sehingga nanti di tahun 2022, kita akan menggelontorkan anggaran Rp26 miliar untuk pembangunan Masjid Raya Al-Muwahiddin. Dengan itu maka janji kita untuk membenahi Masjid Raya tuntas sudah di tahun 2022,” ujar Lutfi.

Lutfi kemudian mengaku, perhatian Pemerintah dibawah kepemimpinanya soal bantuan anggaran pada bidang keagamaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemerintahan sebelumnya. Ini mencerminkan bahwa pola penganggaran di masa dua tahun kepemimpinanya yang lebih berorientasikan kepada komitmen kerakyatan baik dari sisi pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan dan semua OPD yang ada di Kota Bima. Salah satunya, terlihat nyata melalui terwujudnya komitmen kerakyatan melalui bantuan anggaran untuk pembangunan Masjid dan Musholah.

“Untuk bantuan Masjid dan Musholah tahun ini, kita gelontorkan anggaran sebesar Rp10 miliar. Sementara tahun sebelumnya, kita gelontorkan anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan Musholah dan Masjid di Kota Bima. Sementara pada Pemerintahan sebelum saya, bantuan Masjid dan Mushola di Kota Bima hanya Rp1 miliar untuk setahun,” urainya.

Untuk tujuan pengembangan UMKM di Kota Bima, Lutfi mengaku bahwa pihaknya telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini diakuinya pula hanya berhasil dilaksanakan pada Pemerintahan dibawah kepemimpinanya.

“Mendirikan BUMD ini bertujuan untuk bagaimana menampung UMKM di Kota Bima. Kita tahu bahwa geliat UMKM di Kota Bima semakin nyat adanya yang ditandai dengan kian banyaknya anak-anak muda berwira usaha. Seperti la Luna, Street Corner, Royal Cafe, FotBox dan lainya. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Bima ini mulai tumbuh. Begitu juga dengan adanya fasilitas Hotel yang memadai seperti Marina In,” papar Lutfi.

Masih soal visi-misi penciptaan 10.000 tenaga kerja baru selama lima tahun di Kota Bima, hal tersebut diakuinya terus digenjot melalui sejumlah sektor. Itu terus dilakukan, melalui sektor pertanian kemarin sudah berhasil menciptakan 1.200 orang tenaga kerja.

“Mereka semua adalah peternak. Penciptaan tenaga kerja baru di sektor Koperindag dan Perikanan juga ada. Hal lain untuk mewujukan hal itu, kita juga tunjang melalui bantuan UMKM sebesar Rp2,4 juta per UKM. Pola itu, kita terapkan untuk mengungkit sektor-sektor ekonomi mikro. Masih soal penciptaan 10.000 tenaga kerja baru ini, tentu saja di masa kepemimpinan selama lima tahun akan terlihat. Apakah hal itu sukses dilakukan atau sebaliknya, tentu saja bisa kita lihat nantinya,” sahutnya.  

Hingga sekarang, diakuinya sudah hampir 6000 diberikan dana stimulan melalui dana APBN. Artinya, bukan secara harfiah menciptakan lapangan kerja ini dalam bentuk angka-angka seperti yang dikatakan oleh sekelompok orang. Namun nanti bisa diukur lewat sejauhmana angka pengangguran semakin terbuka itu menurun.

“Dalam kondisi seperti ini, kondisi angka pengangguran kita tidak bisa menurun. Walaupun di Kota Bima tidak ada pabrik, itu yang menguntungkan kita. Selain itu, juga diutungkan  karena masih belum terjadi peningkatan pada sektor parwisata dan lainya, jadi masih diam di tempat. Sementara untuk mendorong UMKM, di tahun 2020 kita menggelontorkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Dan tahun ini kita juga menggelontorkan anggaran Rp1 miliar untuk UMKM. Dan kita juga sedang melobi anggaran bantuan hampir Rp20 miliar dari bantuan hibah Internasional yang akan diberikan dalam bentuk sapi dan kambing untuk masyarakat Kota Bima,” kata Lutfi.

Disamping itu juga, Pemkot Bima mendapatan soft lon dari JK bantuan Jepang untuk normalisasi sungai ( di dua sungai) dengan anggaran sebesar Rp230 miliar.

“Kita juga merancang pembangunan dari bantuan World Bank. Ini program yang langsung dalam mengatasi dampak perkotaan banjir. Kita sedang persiapkan dan merancang anggaran sebesar Rp400 juta dollar. Hal tersebut hanya untuk tiga Kota di Indonesia, yakni Kota Bima, Kota Pontianak dan Kota Manado. Kalau Pontianak dan Manado itu kan rata-rata Ibukota. Lalu pertanyaanya, Kota Bima merupakan Ibukota yang mana?.  Nah, kerja-kerja seperti inilah yang saya lakukan selama menjadi Walikota Bima. Hal tersebut baru dirancang melalui MoU soal ini di 2021 dan 2022,” tuturnya.  

Sementara pembangunan Raturagamantika, dijelaskan diperoleh dari bantuan program Kotaku. Untuk hal tersebut, diakuinya dikosentrasikan pelaksanaanya dengan anggaran Rp16 miliar.

“Hal tersebut dilakukan di dua Kelurahan, yakni di Rontu dan Rabadompu. Sebenarnya, hal yang sama juga mau dilaksanakan di Kelurahan Penaraga, namun masyarakatnya belum siap. Maksudnya, ada masyarakatnya yang protes sehingga akses jalanya tidak disiapkan. Sebenarnya pihak World Bank ini sangat sensitif, dia tidak ada riak sedikitpun. Karena mind streem pikiran orang bule ini enggan adanya gejolak, kecuali tertib aturan. Jadi, bule ini tidak mau langgar aturan,” tandas Lutfi.

Di tahun 2021 ini, pihaknya akan menyelesaikan pembangunan Comand Center. Infrastruktur penting yang lahir atas ide dan gagasan Walikota Bima ini, diakuinya bertujuan atas keinginan untuk mempercepat pelayanan publik.

“Melalui Coman Center ini kita ingin mempercepat kinerja birokrasi. Makanya langkah saya untuk mengimbangin itu, kita akan memberika Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP). Karena Tukin akan diberlakukan pada tahun 2021, maka tidak ada lagi honor. Seperti saya sebagai Walikota Bima, tahun 2021 tidak ada lagi honor. Untuk itu, kita relakan agar kampungan halaman ini semakin baik, birokrasi kita disejahterakan dan bekerja lebih baik lagi serta ditunjang oleh fasilitas pendukung yakni Comand Center. Melalui Comand Center ini, birokrasi kita menggunakan ITE,” tegas Lutfi.   

Lagi-lagi, Lutfi memastikan bahwa tidak ada Honor mulai dari Walikota hingga ke OPD-OPD yang ada di Kota Bima. “Di tahun 2021, semua tidak ada honor. Dulu dikenal ada OPD yang kering dan ada yang basah. Misalnya, dulu para staf di berbagai OPD belum tentu menemukan uang Rp2 juta per bulanya. Maka hari ini semuanya bisa tersenyum. Tahun 2021 nanti, tidak ada istilah ada OPD yang basah maupun kering. Semua dipacu dengan Tukin untuk meningkatkan kinerjanya. Nominal Tukin yang akan diberlakukan tahun 2021, itu bervariatif sesuai dengan golongnya,” janjinya.

Paling Tinggi Tukin yang diberikan tahun 2021, untuk Eselon II akan mendapatkan Tukin sebesar Rp7-8 juta. Eselon IV akan mendapatkan Tukin sebesar Rp2,5 juta. Sementara untuk staf, akan diberikan Tukin masing-masing sekitar Rp1,7 juta lebih.

“Sebab, kita masih menggunakan pendekatan sekitar 80 porsen dari TPP yang kita berikan. Tadinya kita ingin memberikan 100 porsen, namun karena kondisi anggaran kita tidak cukup. Sebab, sudiproyeksikan untuk belanja pegawai kita saja hampir 50 porsen (0,2 porsen). Ini berarti keuangan kita sudah tidak sehat. Jika dibandingan dengan Kabupaten, belanja pegawainya hanya 40 porsen. Artinya, keleluasaan fiskal Kabupaten masih bagus jika dibandingkan dengan Kota Bima,” ungkapnya.  

Total anggaran yang digunakan untuk Tukin tahun 2021, dijelaskanya sekitar Rp62 miliar. Landasan kebijakan soal Tukin ini,yakni Peraturan Walikota (Perwali). “Kebijakan soal pemberlakukan Tukin iniu tentu saja diperbolehkan oleh aturan yang berlaku. Sekali lagi, dipastikan tahun 2021 tidak ada honor untuk Walikota Bima hingga ke staf di seluruh OPD yang ada di Kota Bima,” papar Lutfi.

Kembali ke soal pembangunan infrastruktur, di masa dua tahun kepemimpinan Lutfi sebagai Walikota Bima telah membangun taman Kodo, Puskesmas-Puskesmas, revitalisasi taman pahlawan, pembenahan Lawata dengan kekuasaan CSR kendati ada intervensi dari dana APBD 2 Kota Bima, begitu juga di Kelurahan Kolo yang mulai terarah.

“Begitu juga untuk kedepanya, kita akan bangun sayap kantor Walikota Bima. Rencana pembangunan sayap kantor Walikota Bima memang sudah direncanakan pada Pemerintahan sebelumnya, namun tak bisa menuntaskanya. Rencana tersebut sudah ada master plan dan Design Enginering Detailnya (DED). Oleh sebab itu, pembangunan sayap Kantor Walikota Bima ini akan dituntaskan sehingga pelayanan publik kita makinh terintegrasi. Dan dengan dibangunya sayap Kantor Walikota Bima ini maka koordinasi dengan beberapa OPD akan semakin dekat,” ucapnya.

Soal pembangunan jembatan di Kota Bima, diakuinya belum bisa dimaksimalkan karena keuangan Negara sedang dalam kondisi terpuruk. Oleh karenanya, dalam dua tahun kepemimpinanya Lutfi mengakui baru bisa membangun jembatan di Dodu dengan anggaran sebesar Rp8 miliar lebih.

“Tak hanya itu, kita juga memperbaiki jembatan ke arah Kolo dengan anggaran sebesar Rp2 miliar. Sekali lagi, anggaran kita sangat terbatas sehingga soal pembangunan jembatan belum mampu dimaksimalkan. Intinya, di bidang pembangunan fisik baru yang berskala perioritas yang bisa dikerjakan,” sebutnya.

 Berbagai pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan di Kota Bima termasuk soft lon dari Jica (Jepang) dan dari World Bank tersebut, diakuinya bukan hadir secara serta merta. Tetapi melalui kerja keras yang dilakukanya selama menjabat sebagai Walikota Bima.

“Anggaran untuk pembangunan Puskesmas dan lainya itu, tentu saja datang dari Pusat yang untuk Kota Bima. Begitu juga dengan adanya soal bantuan soft lon dari Jica dan Word Bank, semuanya ada hubungan dengan Nasional. Itu kan jaringan yang harus dihubungkan, dan saya berjuang keras untuk itu. Sekali lagi, untuk menghadirkan anggaran pembangunan di Kota Bima tentu saja saya mendatangi Kementerian terkait di Jakarta,” ungkap Lutfi.

Hal-hal lain yang dilakukanya saat ini, adalah menjawab stigma terburuk tentang Kota Bima. Maksudnya, Kota Bima dituding sebagai Kota terpanas di Indonesia.

“Untuk menjawab hal ini, saya yang bekerjasama dengan Provinsi NTB sudah mempersiapkan anggaran Rp500 juta. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menanam pohon kemiri di atas lahan 2.200 hektar. Sehingga dapat mengurangi suhu yang ada di Kota Bima untuk empat tahun ke depan. Hal ini kita lakukan di wilayah-wilayah HPH seperti di Ncai Kapenta, Jatibaru, Jatiwangi dan di Kolo. Kegiatan ini akan dilaksanakan di tahun 2021,” jelasnya lagi.

Sejak dirinya menjabat sebagai Walikota Bima hingga saat ini, diakuinya tidak lelah-lelahnya mendatangi Kementerian terkait di Jakarta. Seperti Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Olah Raga. Kementerian Kesehatan, Bapenas, Perpusnas dan beberapa Kementerian lainya. Perjuangan keras ini lebih berorientasikan kepada membangun Kota Bima beserta masyarakatnya.

“Insya Allah tahun 2021, kita akan membangun Perpustakaan di  yang berlokasi di Taman Ria Kota Bima. Gedung Puskesmas tersebut, Insya Allah berlantai tiga. Dan di atasnya, Insya Allah akan kita buat tempat berdiskusi dan cafe. Bantuan ini bersukber dari Perpusnas Jakarta. Kita juga meminta kelanjutan bantuan dari dari BNPB untuk kekurangan-kekurangan di dalam relokasi untuk masyarakat kitayang ada di bantaran sungai. Yakni hampir sebanyak 1760 rumah baik yang rumahnya direhab maupun dibangun secara utuh. Sekarang ini yang direlokasi di satu wilayah yakni sebanyak 1025 rumah,” ucap Lutfi.

Menjawab pertanyaan tentang sudah berapa porsen pihaknya mewujudkan visi-misi sebagaimana slogan PERUBAHAN, Lutfi menegaskan yang belum tersentuh secara maksimal oleh pihaknya adalah soal menciptakan 10.000 tenaga kerja baru. Sebab, kondisi bangsa ini sedang terpuruk. “Ini merupakan tantangan sekaligus Pekerjaan Rumah (PR) yang belum bisa lakukan.

“Namun semua yang tertuang di dalam visi-misi tersebut, semua sudah saya dilakukan dalam dua tahun kepemimpinan saya sebagai Walikota Bima. Sementara target yang akan dicapai, tentu saja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Jadi ada rambu-rambunya sehingga tercapai dari perencanaan sampai gol. Nah itu yang akan kita lalui, nah begitu juga dengan selanjutnya,” ucapnya lagi.

Sementara keluhan masyarakat tentang air bersih, Lutfi mengakui menyikapinya lewat penandatanganan MoU dengan pihak PDAM.

“Nah, kebijakan Nasional meminta antara Pemkot dengan Pemkab adalah menjadi PDAM Regional. Itu tahapan pertama yang kita buat. Hal itu dilakukan tentu saja bertujuan agar adanya bantuan dari Pusat yang begitu besar. Sementara untuk mengatasinya dengan anggaran daerah soal PDAM ini, tentu saja tidak bisa. Maksudnya, dengan anggaran daerah tentu saja tidak sanggup merevitalisasi seluruh PDAM yang ada. Oleh karenanya, ini menjadi kebijakan Nasional, bahwa PDAM ini harus skubnya Regional,” tegasnya lagi.

Masih soal PDAM, pemahaman soal aturan ini yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. “Ada juga masyarakat yang asal ngomong saja, dan tidak mengerti tentang aturan-aturan. Maka hari ini saya menceritakan secara gamblang agar masyarakt tahu tentang betapa beratnya menjadi Pimpinan Daerah. Pertanyaan soal di mana saja PDAM bekerja menuntaskan air bersih di kota Bima, itu bukan wilayah saya Pak. Itu domainya PDAM, kita hanya membantunya dengan stimulus saja. Untung saja kita mau membantu PDAM. Kalau PDAM bukan dinikmati oleh masyarakat Kota Bima tentu saja tidak mau saya bantu. Selama ini, kita intervensi terus PDAM ini dengan APBD” sebut Lutfi.  

Untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di Kota Bima, pihaknya sedang merancang dan mempersiapkan master plan dengan anggaran sebesar Rp300 juta untuk perencanaan. Hal tersebut, tentu saja terkait dengan pembangunan DAM yang mampu menampung debit air sekitar 11 juta kubik yang berlokasi di Kecamatan Rasanae Timur.

“Nah, ini sebagai air baku yang disiapkan untuk masyarakat Kota Bima. Soal survei lokasi sudah dilakukan, rencana ini diusulkan tahun 2021, dan Insya Allah akan dilaksanakan tahun 2022. Dalam kaitan ini, saya bekerjasama dengan pihak BWS, dan selanjutnya hal tersebut akan saya bawa ke Bapenas di Jakarta. Sementara debit air yang ada di wilayah Rasanae Timur tersebut, saya katakan cukup karena pihak yang merencanakanya lebih ahli dari kita,” urainya lagi.

Hal lain untuk menunjang kekeringan yang dialami oleh warga Kota Bima ini, tentu saja harus berintegrasi dengan program lainya, salah satunya penghijauan di berbagai titik.

“Insya Allah, cara berfikir saya masih sehat dan terus berintegrasi. Karena, saya selalu memikirkan hal-hal yang besar. Saya tidak mau memikirkan hal yang kecil karena hanya akan membuang energi. Dan saya hanya berpikir tentang bagaimana tiga tahun ke depan akan membawa kemajuan bagi Kota Bima yang kita cintai ini,” pungkasnya. (TIM VISIONER)