Soroti Anjloknya Harga Jagung, Laskar Tani Donggo-Soromandi Kembali Gedor Pemkab Bima

Ratusan Massa Aksi Laskar Tani Donggo-Soromandi (LTDS) di Depan Kantor Bupati Bima, Rabu (10/6/2020).

Visioner Berita Kabupaten Bima-Lagi-lagi ratusan mahasiswa-mahasiswi yang terhimpun dalam Laskar Tani Donggo-Soromandi (LTDS) kembali menggedor Kantor Bupati Bima, Rabu (10/6/2020). Selain menyoroti anjloknya harga jagung dan sederet masalah petani dan sektor pertanian yang diabaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mereka menuntut juga Pemerintah Daerah (Pemda) menstabilkan harga jagung yang saat ini merosot.

Aksi yang dimulai sedari pukul 12.00 Wita itu, kecewa atas sikap Pemerintah Kabupaten Bima yang secara sengaja menutup mata dengan keadaan yang tengah dialami oleh para petani jagung di Bima, khususnya di Kecamatan Donggo-Soromandi.

Kordinator Lapangan (Korlap) I, Satria Madisa dalam orasinya menuturkan, nurani petani yang teraniaya, anjloknya harga jagung yang memaksa mereka mengepung Kantor Bupati dalam situasi pendemi Covid-19 untuk yang kedua kalinya.

“Bayangkan, dari tahun ke tahun setiap musim panen, harga jagung kerap mengalami kemorosotan. Rp 2.800 sampai Rp 2.900, harga jagung per kilogram, tidak representatif dengan beban, keringat, lelah dan letihnya petani. Harga anjlok karena Bupati dan DPRD kita tidak punya perhatian, sikap, dan kerja-kerja sistemik melindungi petani. Kami mendesak Pemda untuk mencarikan solusi menaikan harga jagung,” tegasnya.

Menurut Satria, sapaan akrabnya, setiap tahun anjloknya harga jagung mendera petani Bima. Bahkan menurutnya, bukan saja soal harga, tetapi menyangkut terkait kebutuhan petani.

“Benih, pupuk bersubsidi, dan harga dipolitisir. Pemda Bima krisis pikiran akomodasi kepentingan petani, di setiap tahun. Malah dugaan korupsi baik benih, pupuk, di Bima mekar di Polda dan Kejagung RI. Bima ramah kaya ‘menjarah’ miskin membangun,” tuturnya.

Sementara itu orator lainnya, menegaskan kondisi petani dililit beragam masalah, Karena Pemda acuh dan kehilangan arah mengelola sektor pertanian. Padahal Pemerintah Pusat telah mendukung melalui program nawa cita dengan menggelontorkan anggaran ratusan miliar, namun ironisnya Pemerintah Daerah tidak mampu menyerap suara para petani, minimal perjuangkan harga jagung yang layak.

“Kami mendesak Bupati  Bima agar segera mengintervensi harga jagung dengan mengeluarkan peraturan daerah. Bahkan massa aksi mengancam akan memboikot dan melumpuhkan aktivitas kantor Pemerintahan di Donggo-Soromandi, jika tutuntan tidak dipenuhi,” katanya.

Lanjutnya, Kabupaten Dompu, memiliki banyak sekali Gudang Pembelian Jagung. Harganya relatif lebih tinggi dibanding harga jagung Bima. Warganya juga tidak terlunta-lunta ke daerah orang untuk mengejar selisih harga. “Kami minta Pemda Bima untuk menghadirkan beberapa titik gudang pembelian jagung di Bima,”harapnya.

Secara terpisah, Kordinator Umum, Kur’an Kritis, mewanti-wanti Pemda untuk memperhatikan nasib petani. “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikelola secara sembrono. Tahunya menghabiskan APBD. Kontribusinya tidak ada. Kami minta jadikan BUMD untuk menyerap produktifitas petani jagung,” ujarnya.

Ia menambahkan, industrialisasi sektor pertanian harus digenjot untuk mengejar ketertinggalan. “Bangun industri olahan jagung, untuk pemberdayaan petani, sekaligus produk unggulan daerah, untuk kesejahteraan petani dan Pendapatan Asli Daerah,” tandasnya.

Pantauan langsung visioner, Aksi mahasiswa Laskar Tani Donggo-Soromandi (LTDS) ini, mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian Polres Bima, Kodim 1608 Bima dan Sat Pol PP Kabupaten Bima. Pada aksi tersebut, ratusan massa Laskar Tani Donggo-Soromandi (LTDS) merobohkan gerbang utama Kantor Bupati Bima dan melakukan blokade jalan.(FAHRIZ)