Bagi KK Yang Belum Terdata BST dan JPS, Pemdes dan Kelurahan Diminta Segera Bersurat

Anggota DPRD Dapil VI Provinsi NTB, Abdul Rauf, ST. MM. 

Visioner Berita Kota Bima-Pemerintah Desa (Pemdes) dan Kelurahan di NTB, khususnya di Bima dan Dompu diminta agar bersurat resmi kepada pihak terkait apabila masih ada warga atau Kepala Keluarga (KK) yang tidak terdata menerima bantuan sosial Covid-19. Permintaan itu disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil VI, Abdul Rauf ST, MM, Rabu (13/5/2020).

Karena menurut dia, adanya surat resmi dari Pemdes dan Kelurahan bisa dijadikan acuan atau dasar bagi pihak terkait (penyalur bantuan covid-19) untuk menindaklanjuti apabila ada persoalan di lapangan.

“Kesannya selama ini setiap ada persoalan, kerap disampaikan di media sosial. Seharusnya bersurat dengan formal biar ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia mengaku dengan surat resmi tersebut akan menguraikan segala persoalan yang terjadi. Termasuk data-data warga atau KK yang belum terkover menerima bantuan sosial covid-19. “Biar tidak berkembang opini dan persepsi lain harus bersurat. Harus ada data-datanya,” katanya.

Terlepas dari itu, bantuan sosial Covid-19 ada beberapa jenis yang dikucurkan Pemerintah, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Provinsi NTB dan Daerah Bantuan Lansung Tunai Desa (BLTD) dan PKH.

“Kalaupun ada warga atau KK yang belum terdata mendapatkan lima bantuan ini, segera laporkan dengan bersurat resmi,” ajaknya.

Rauf menanmbahkan telah menerima laporan salahsatu Desa di Kabupaten Bima yang masih banyak warga dan KK yang tidak mendapatkan bantuan sosial, karena kouta bantuan sedikit sementara jumlah penduduknya banyak.

“Dengan bersurat resmi persoalan seperti ini bisa dicarikan solusinya. Karena akan ditambah kouta bantuan,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, tidak ingin hanya karena persoalan tersebut bisa menimbulkan gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ditengah masyarakat. “Pandemi Covid-19 ini bencana nasional. Kondisinya harus kita pahami bersama dengan bijak. Kami di DPRD juga tidak akan menutup mata jika ada persoalan,” pungkasnya.(TIM VISIONER)