Pembahasan RAPBD 2020 Telah Usai Tapi Tak Ditandatangani Ketua Dewan

Ketua Dewan: Jangan Membangun Persepsi Yang Membenturkan Saya Dengan Walikota-Wakil Walikota Bima

Sekwan DPRD Kota Bima, Drs. H. Abdul Wahid

Visioner Berita Kota Bima-Kerja keras pihak Eksekutif dan Legislatif Kota Bima terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 dalam beberapa hari terakhir ini pada Desember 2019 diakui telah tuntas. Berdasarkan informasi yang diterima Visioner mengugkap, kendati pembahasan RAPBD tersebut dinyatakan telah usai namun hingga sekarang belum ditandatangani oleh Ketua Panggar yang juga Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawa S. Adm, Padahal usai dibahas, dokument RAPBD dimaksud diakui telah diparipurnakan oleh Dewan yang selanjutya dibahas lebih lanjut di Provinsi NTB.

Perihal fenomena Ketua Panggar sekaligus Ketua DPRD Kota Bima belum menandatangani dokumen RAPBD yang sudah dibahas itu, juga disebut-sebut sebagai peristiwa perdana di daerah ini, dan diakui berbeda dengan era-era sebelumnya. Maksudnya, Ketua Dewan sekaligus Ketua Panggar secara otomatis menandatangani dokument RAPBD yang sudah selesai dibahas-diparipurnakan oleh Dewan, dan selanjutnya  dibahas lebih lanjut di tingkat Pemprov NTB.

Tentang pertimbangan Ketua Panggar sekaligus Ketua Dewan belum menandatangani dokumen RAPBD tersebut, hingga kini belum diketahui. Namun informasi yang dihimpun Visioner menyebutkan, hingga kini yang bersangkutan masih berada di luar Kota. Kendati demikian, dokument RAPBD Kota Bima tahun 2020 yang sudah dibawa ke Pemprov NTB untuk dibahas lebih lenjut, dinyatakan legal secara formal karena telah ditandatangani oleh dua orang unsur Pimpinan Dewan.

“Ya, hingga sekarang Ketua Panggar yang juga Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, S.Adm belum menandatangani RAPBD tersebut. Sebab, sampai saat ini beliau masih ada di luar Kota. Karena dokument RAPBD tersebutb sudah dibawa ke Provinsi NTB dan akan dibahas pada hari Selasa (10/12/2019), kemungkinan akan ditandatangani oleh Pak Alvian Indra Wirawan, S.Adm di Mataram-NTB. Sebab, beliau juga terlibat pada tahapan evaluasi RAPBD Kota Bima di Pemprov NTB pada Selasa (10/12/2019). Sekali lagi, sampai sekarang Pak Alfian Indra Wirawan, S.Adm masih berada di luar daerah ,” ungkap Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Bima, Drs. H, Abdul Wahid kepada Visioner, Kamis (5/12/2019).

Kendati demikian jelasnya, dokument RAPBD yang telah dibawa ke Pemprov NTB untuk dibahas lebih lanjut itu dinyatakan legal secara formal. Sebab, telah ditandatangani secara resmi oleh dua orang unsur Pimpinan Dewan. Selain itu, Wahid mengaku tak ada riak-riak yang berarti selama pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh pihak Eksekutif dan pihak Panggar DPRD Kota Bima tahun 2020. Hanya saja, Wahid tidak menjelaskan pos anggaran mana saja yang dipangkas dan dialihkan ke item program mana oleh Ketua Panggar setempat. “Selama pembahasan di tingkat Panggar DPRD Kota Bima, kita tidak menemukan adanya riak-riak yang berarti. Melainkan, pembahasan RAPBD tersebut berjalan dengan mulus,” katanya.

Wahid menjelaskan, setelah RAPBD Kota Bima tahun 2020 itu telah dievaluasi oleh Pemprov NTB maka akan kembali dibahas di tingkat Panggar DPRD Kota Bima yang melibatkan Eksekutif dan Legidlatif, dan selanjutnya akan diparipurnakan menjadi APBD 2 Kota Bima tahun 2020 serta sempurnakan melalui Peraturan Daerah (Perda) setempat. “Berbagai program pembangunan sebagaimana tertuang dalam APBD 2 Kota Bima tahun 2020, tentu saja bisa dilaksanakan setelah Perdanya disahkan oleh Dewan,” terang Wahid.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Samsuri, SH

Secara terpisah Wakil Ketua Panggar yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Samsurih, SH membenarkan bahwa RAPBD 2 Kota Bima yang sesaat lagi akan dievaluasi di Pemrov NTB itu belum ditandatangani oleh Ketua Panggar yang juga Ketua DPRD setempat, Alfian Indra Wirawan, S.Adm. Karena lembaga Dewan bersifat kolektif kolegian maka RAPBD 2 Kota Bima tahun 2020 dintakan legal setelah ditandatangani oleh dua unsur Pimpinan Dewan yang juga terlibat pada pada Panggar.

“Kendati Ketua Dewan sekaligus Ketua Panggar belum menandatangani RAPBD tersebut, maka semua proses, tahapan dan mekanismenya dinyatakan legal secara formal karena telah ditandatangani oleh dua orang usur Pimpinan Dewan. Karenanya, sesaat lagi RAPBD 2 Kota Bima tahun 2020 akan dievaluasi di tingkat Provinsi NTB. Sekali lagi, semua proses, tahapan dan mekanismenya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kendati tak ditandatangani oleh Ketua Panggar sekaligus Ketua DPRD Kota Bima tersebut,” urainya kepada Visioner, Kamis (5/12/2019).

Samsuri kemudian menjelaskan, rapat evaluasi pembahasan RAPBD 2 Kota Bima tahun 2020 di Pemprov NTB tak berlangsung lama. Maka selanjutnya kata duta Partai Amanat Nasional PAN) sekaligus mantan ketua DPRD Kota Bima ini menjelaskan, akan kembali dibahas secara eksplisit pada tinggat Panggar DPRD Kota Bima dan selanjutnya di Psripurnakan di gedung Legislatif setempat.

“Setelah Parpurna dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat Perda tentang APBD 2 Kota Bima tahun 2020. Setelah Perdanya disahkan, maka semua aitem program pembangunan yang tertuang dalam APBD 2 Kota Bima tahun 2020 bisa dilaksanakan oleh pihak Eksekutif,” terangnya.

Samsuri menegaskan, karena Lembaga Dewan bersifat kolektif dan kolegian. Maka dokuent RAPBD tersebut dinyatakan legal secara formal jika ditandatangani oleh dua orang unsur Pimpinan Dewan (Wakil Ketua Dewan, Red). Sementara soal belum ditandatanganinya oleh Ketua Dewan sekaligus Ketua Panggar tentang dokument RAPBD itu, ditegaskanya bersifat  personality (pribadi).

“Beliau adalah Ketua Panggar. Dan beliau pulalah yang memimpin Panggar. Soal beliau belum mendandatangani dokument RAPBD tersebut, tentu saja bersifat personality. Yang jelas, RAPBD 2 Kota Bima tersebut telah ditandatangani secara resmi oleh dua orang Wakil Ketua DPRD Kota Bima dan sifatnya legal secara formal. Sementara pertanyaan kenapa hingga sekarang yang bersangkutan beluim mendatangani dokument RAPBD tersebut, itu sifatnya teknis dan silahkan wartawan meminta penejalsan dari Sekwan DPRD Kota Bima,” pungkas Samsuri. 

Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, S.Adm

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima sekaligus Ketua Panggar setempat, Alfian Indra Wirawan, S.Adm menegaskan bahwa dokumen RAPBD yang sudah ditandatangani oleh dua orang unsur Pimpinan Dewan tersebut telah legal secara formal. "Terkait dengan dokumen RAPBD yang sedang dibahas lebih lanjut ke Pemprov NTB tersebut, sesungguhnya sudah tidak ada masalah karena telah ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan. Satu saja wakil Ketua Dewan yang menandatanganinya, tentu saja sifatnya legal secara formal," tegas nya kepada Visioner melalui saluran selulernya, Kamis malam (5/12/2019)

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Dae Pawan ini menjelaskan, dirinya belum sempat menandatangani dokument RAPBD tersebut karena pada malam itu dilakukan penyesuaian. Dan keesokan harinya tandasnya, dirinya langsung berangkat ke Jakarta mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. "Kebetulan waktu untuk evaluasi dokument RAPBD tersebut di Pemprov NTB akan berlangsung pada tanggal 10 Desember 2019, tentu saja masih ada waktu untuk saya menandatanganinya. Sebab, besok saya akan pulang," jelasnya.

Kendati dokument RAPBD tersebut telah dievaluasi di tingkat Provinsi NTB walau tidak ditandatangani oleh dirinya, pun diakuinya tidak ada masalah karena secara kolektif dan kolegian telah ditandatangani oleh dua orang unsur Pimpinan Dewan. Atas dasar itu, maka dokument RAPBD tentu sudah legal secara formal.

"Menyatakan bahwa saya enggan menandatangani dokumen RAPBD tersebut adalah sama dengan membangun opini publik seolah-olah telah terjadi gesekan antara Eksekutif dengan Legislatif. Oleh karenanya, perlu diluruskan bahwa saya belum sempat menandatangani dokument RAPBD tersebut karena pada malam itu sampai jam 3.00 pagi sangat sibuk membahas penyesuaian hasil rasionalisasinya. Singkatnya, dokument RAPBD tersebut akan saya tandatangani setibanya di Mataram karena tahapan evaluasinya akan berlangsung tanggal 10 Desember 2019. Sementara asumsi yang menyebutkan bahwa saya enggan menandatangani hal itu adalah sama halnya dengan membenturkan saya dengan Walikota-Wakil Walikota Bima, jangan begitulah," imbuhnya.  (TIM VISIONER)