Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima Ingatkan Semua Pihak Objektif Menilai Kinerja Pemerintahan Lutfi-Feri

Pegang Dulu Dokument APBD Baru Bersuara Lantang!

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima, Khalid Bin Walid

Visioner Berita Kota Bima-Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima sekaligus anggota DPRD setempat yang kini kembali terpilih untuk duduk di kursi Legislatif yakni Khalid Bin Walid, kini kembali bersuara keras. Suara keras tersebut, diakuinya menyusul adanya penilaian miring “orang luar” terhadap kinerja Walikota-Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE-Feri Sofiyan, SH (Lutfi-Feri) yang baru berumur sekitar satu tahun.

Partai Gerindra sebagai salah satu pengusung Lutfi-Feri di Pilkada Kota Bima periode 2018-2023, Walid mengaku ada banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintahan Lutfi-Feri. Hal tersebut, tertuang melalui dokument APBD 2 Kota Bima.

“Data-data actualnya ada di APBD 2 Kota Bima, nanti akan saya jelaskan semuanya. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada semua pihak agar mengkritisi Pemerintahan Lutfi-Feri secara objektif dan profesional. Pegang dulu dokument APBD baru memberikan penilaian, ide dan gagasan. Dan dengan itu pula kita akan menjadi tahu tetang apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Pemerintahan Lutfi-Feri, serta apa pula yang sedang direncanakan. Ingat, Lutfi-Feri bekerja untuk Kota Bima dan masyarakatnya, bukan untuk orang diluarnya,” imbuhnya.

Walid kemudian menghimbau agar warga Kota Bima tidak memunculkan faksi-faksi atau power blocking terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dibawah kendali Lutfi-Feri. Tetapi, berbagai elemen masyarakat Kota Bima harus memberikan ruang dan kesempatan kepada Lutfi-Feri untuk bekerja guna mewujudkan visi-misinya.

“Berbagai Tokoh hingga ke RT/RW diharapkan bisa bekerjasama dalam mendorong jkinerja Pemerintahan Lutfi-Feri agar nantinya masyarakat dan daerah ini bisa berdiri sejajar dengan daerah lainnya. Berikan kesempatan kepada Lutfi-Feri untuk terus bekerja secara profesional, terukur dan bertanggungjawab demi generasi kita kini, esok maupun akan datang. Sekali lagi, Lutfi-Feri bekerja untuk Kota Bima beserta masyarakatnya,” ulasnya.

Walid kembali menegaskan, mengkritisi kinerja Pemerintahan Lutfi-Feri harus disertai dengan actualitas data dan kemudian mengusung ide, gagasan serta solusi penyelesaiannya. Walid kemudian mengungkapkan sesuatu yang sangat ironis dari oknum-oknum yang mengkritisi kinerja Pemerintahan Lutfi-Feri yang baru berjalan sekitar satu tahun ini.

“Yang mereka sampaikan terutama melalui Medsos itu cenderung berbasiskan kebencian dan mencari-cari kesalalah Pemerintah yang masih jauh dari nilai-nilai kebenaran. Mereka menghujat dan cenderung menilai telah terjadi kegagagalan seolah-olah Pemerintahan Lutfi-Feri ini sudah berumur lima tahun saja. Padahal, idealnya kita memberikan penilaian terhadap kinerja Pemerintah adalah ketika memasuki umur 2-3 tahun. Lha ini Lutfi-Feri memimpin Kota Bima ini baru sekitar satu tahun kemudian ada yang menyatakan gagal, apa itu bisa disebut waras,” tanya Walid sembari menyatakan bahwa penilaian itu tidak berbasiskan data sebagaimana tertuang dalam APBD 2 Kota Bima.

Walid kemudian menyarankan kepada para Aktivis, LSM, Politisi senior-Junior baik yang sudah mengabdi maupun yang sebaliknya agar secara bersama-sama memberikan kontribusi baik melalui ide-gagasan cerdas kepada Pemerintahan Lutfi-Feri guna membuktikan pengabdianya melalui kinerja nyata demi masa depan Kota Bima beserta masyarakatnya.

“Disaat Lutfi-Feri menuntaskan insentif RT/RW, penyelesaian BPJS gratis kepada puluhan ribu warga miskin di Kota Bima, percepatan pembangunan rumah realokasi pasca bencana, menyerahkan akta hibah atas tanah untuk Mako Brimob Pelopor Den C Bima, membantu Kodim 1608 Bima melalui kendaraan operasional bagi Babinsa, mempercepat proses penanganan pasca bencana 2016 terhadap rumah warga di berbagai wilayah (insitu), pemangkasan biaya perjalanan dinas baik pada Eksekutif maupun Legisatif dan kemudian anggaran tersebut dipergunakann untuk hal-hal yang berkaitan dengan umat di Kota Bima hingga sejumlah piagam penghargaan yang diraih atas prestasinya kok ucapan terimakasih dari tukang kritik itu tidak pernah terlihat di atas permukaan,” tanya Walid lagi.

Pada kesempatan ini, Walid kemudian mengajak semua pihak untuk melihat secara jernih tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Lutfi-Feri tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam APBD 2 Kota Bima. Yakni penyelesaian pembangunan Masjid Raya Al-Muwahiddin dengan sistim Multi Years (Rp10 M per tahun), Pembangunan Masjid di Kantor Walikota Bima yang sedang berjalan, pengembangan Kawasan Destinasi Wisata Lawata, pengembangan Ekonomi Kreatif (Hibah Bansos), akreditasi RSUD Asakota dan Penunjang Kesehatan lainnya, Pembangunan 2 Puskesmas (Puskesmas Paruga dan Rasanae Timur), Penyelesaian/ Percepatan Pembangunan Relokasi rumah warga sebanyak 1.025 Unit, Rehabilitasi Rumah Rusak Sedang-Berat sebanyak sekitar 800 unit,     Pembangunan Sarana Prasarana Pasar (Pasar Senggol dan Pasar Raya), Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan sepanjang 2 KM.

“Selain itu, ada Penanganan Jembatan Dodu demi kelancaran transportasi, Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 114 titik, Melakukan Rehabilitasi/ Pemeliharaan DAM sebanyak 2 unit, Pembangunan Saluran Drainase Irigasi sebanyak 4 Daerah Irigasi dengan panjang sekitar 800 Meter, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan melakukan Pengeboran di 3 titik, Pembangunan/ Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum (Pemasangan Sambungan Rumah) pada 5 Kelurahan, Pembangunan IPAL Komunal Skala Kawasan pada Wilayah Kelurahan Lelamase, Pembangunan Sarana Sanitasi Skala Individual pada 10 Kelurahan, Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan sepanjang 1,2 KM, Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 4 KM dan     Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan. Semuanya tertuang dalam APBD 2 Kota Bima tahun 2019,” terangnya.

Oleh karenanya, dari rangkaian kegiatan tersebut diyakini akan terpampang secara fisikly pada tahun 2020. Tak hanya itu, intensitas perjalanan dinas Lutfi-Feri ke luar daerah diakuinya bukan sekedar jalan-jalan seperti yang duisebut-sebutkan oleh segelintir oknum. Tetapi, lebih kepada melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat terkait anggaran pembangunan di Kota Bima yang berorientasi kepada kemasalahan masyarakatnya. “Salah satunya, akan ada ada anggaran sekitar Rp10 M untuk pembangunan Perpustakaan di Kota Bima yang sudah disetujui oleh pihak Perpustakaan Nasional (Perpusnas),” beber Walid.

Walid menambahkan, menghujat Pemerintahan Lutfi-Feri tanpa didukung oleh actualitas data yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesional adalah sarat dengan fitnah sekaligus sebagai sebuah kesalahan fatal dan tentu saja sangat beresiko bagi para pemfitnah itu sendiri. Sementara kritikus profesional adalah mereka yang mampu membuktikan actualitas datanya yang kemudian disertai dengan solusi bagi penyelesaiannya.

“Sebelum mengkritisi apakah sudah memegang dokument APBD 2 Kota Bima atau belum?. Jika tidak, maka silahkan belajar serta berusaha mendapatkan dokument APBD 2 Kota Bima dan selanjutnya dipersilahkan untuk berbicara secara real,” desak Walid. (GILANG/FAHRIZ/RUDY/JASMIN)