Ketua DPRD Akui Pelaksanaan Program Lutfi-Feri Luar Biasa

Best Moment Syamsurih, SH (Kanan) Bersama Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE (Kiri)

Visioner Berita Kota Bima-Tudingan yang diarahkan oleh segelintir orang bahwa pada masa setahun Pemerintahan Walikota-Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE-Feri Sofiyan, SH (Lutfi-Feri) tentang belum adanya pelaksanaan program yang nampak sebagaimana visi-misinya, dianggap sebagai sebuah kekeliruan yang sangat besar. Yang benar adalah, baru setahun lamanya Lutfi-Feri melaksanakan roda Pemerintahan Kota (Pemkot) Bima sudah lebih dari satu program yang sudah dilaksanakannya dengan baik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri, SH kepada Visioner, Minggu (14/7/2019). “Tudingan anda bahwa Lutfi-Feri tidak berbuat pada setahun umur kepemimpinannya tidak melaksanakan program apapun adalah sangat keliru. Jika berpijak pada pelaksanaan APBD 2 Kota Bima yang telah diketok secara resmi oleh DPRD setempat, maka program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Lutfi-Feri itu luar biasa,” terasnya sembari menyatakan bahwa harusnya Kabag Humas Setda Kota Bima yang menjelaskan hal-hal penting ini agar publik bisa mengetahuinya.

Atas dasar itu, Syamsurih mengaku telah memberikan penjelasan kepada sejumlah orang termasuk LSM dan organ pergerakan di Kota Bima. “Jika berbicara Presiden RI itu berarti juga membicarakan pengelolaan anggaran Rp2450 Trilun per tahun. Berbicara Gubernur, berarti membicarakan pengelolaan anggaran Rp5,5 Trilun per tahun. Berbicara Kabupaten Bima, berarti membicarakan anggaran Rp1,4 Trilun per tahun. Sementara berbicara Pemkot Bima, itu berarti membicarakan mengelola anggaran Rp800 M per tahun,” terangnya.

Jika ingin melihat tingka pronya pemimpin kepada rakyat, itu hanya ada satu. Yakni buka dokumen APBD 2 Kota Bima dan disitu ditemukan tentang uang itu digunakan untuk apa.”Yang pertama adalah anggaran pembangunan Masjid Raya Al-Muwahidin Kota Bima deengan sistim multi years sebesar Rp30 M dan ditarget akan dituntaskan selama tiga tahun. Sebelum Pemerintahan Lutfi-Feri, untuk Masjid Raya tersebut hanya digelontorkan anggaran Rp500 juta, Rp200 juta dan Rp1 M. Sementara Pemerintahan Lutfi-Feri pada tahun anggaran 2019, langsung diketuk Rp10 M. Dan itu luar biasa kan,” tegasnya.

Berbicara dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2019, digelontorkan anggaran Rp12 M. hal tersebut untuk menumbuhkan sebanyak 10.000 usaha baru di Kota Bima. “Sekarang saya bicara atas nama Ketua DPRD Kota Bima, Pemerintahan sebelumnya tidak pernah menggelontorkan anggaran puluhan miliar hingga belasan miliar seperti ini untuk hibah Bansos,” tandasnya.

Masih di tahun 2019, Pemerintahan Lutfi-Feri telah menggelontorkan anggaran Rp32 M untuk kartu BPJS bagi warga miskin di Kota Bima dengan jumlah 33 ribu sebagai penerima manfaat. “Kebijakan spektakuler yang dilakukan oleh Lutfi-Feri ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Pemerintahan sebelumnya di Kota Bima. Pernah anda bertanya sekaligus tahu soal itu, dan kenapa anda tidak pernah bersyukur atas hal itu,” tanyanya dengan nada gamblang.  

Dalam tahun 2019 ini pula, Pemerintahan Lutfi-Feri telah menggelontorkan anggaran Rp5 M untuk peningkatan inesntif RT/RW. Selanjut anggaran untuk bilal dan marbot tahun 2019 telah digelontorkann anggaran sebesar Rp2,5 M. “Berbicara NTB di mana di dalamnya ada 10 Kota-Kabupaten, hanya Kota Bima yang tidak memiliki Masjid di Kantor Walikotanya. Nah, hari ini telah diletakan fondasinya oleh Pemerintahan Lutfi-Feri dengan anggaran Rp4,9 M. Ini kita bicara realistis bos,” tandasnya.

Lalu yang dijanjikan untuk untuk pengadaan mobil ambulance di tiap Kelurahan oleh Lutfi-Feri, tahun pertama Pemerintahan ini telah mengadakan 6 unit kendaraan dimaksud. Sementara untuk mengimbangkan pembangunan blok barat dan blok timur. “Ada gedung convention hall untuk blok barat, gedung seni budaya untuk Kecamatan Raba dan akan dibangunan convention hall bagi Kecamatan Rasanae Timur. Convention hall untuk blok barat itu kan dari zaman Nur Latif (Almarhum) ke zaman Qurais (mantan Walikota Bima), gedung seni budaya itu dari zaman Qurais ke Lutfi-Feri. Dan sekarang bekas Puskesmas Rasanae Timur akan ditata untuk pembangunan gedung convention hall. Tahun ini akan ditata sekaligus diclearing,” terangnya.

Masih di tahun 2019, hampir 10 KM drainase di Kota Bima yang akan dibangun oleh Pemerintahan Lutfi-Feri. “Selanjutnya yang dilakukan oleh Pemrintahan Lutfi-Feri adalah pengadaan mobil untuk pembersihan jalan (mobil penghisap debu) di Kota Bima. “Berarti dari dokumen APBD 2 Kota Bima tahun 2019 lebih banyak anggaran yang digunakan untuk pro kepada rakyat,” ungkapnya.

Syamsurih mengakui, di penghujung dirinya sebagai Ketua Dewan hanya Pemerintahan Lutfi-Feri yang berani melakukan rasionalisasi anggaran DPRD Kota Bima. Tak hanya itu, Pemerintahan Lutfi-Feri juga berani melakukan rasionalisasi anggaran dirinya sendiri (Walikota-Wakil Walikota Bima). Dua hal tersebut adalah terkait perjalanan dinas.

“Dan hampir semua Dinas sudah dipangkas anggaran SPPD dalam daerah maupun keluar daerah oleh Pemerintahan Lutfi-Feri. Hal itu dilakukannya demi kepentingan masyarakat Kota Bima. Sekali lagi, jika ingin melihat, menilai dan memandang secara objektif tentang kerja Pemimpin daerah maka harus melihat dokument APBDnya,” desaknya.

Syamsurih kembali menegaskan, jika dilihat dari dokument APBD 2 Kota Bima tahun 2019 yang lebih banyak pro ke rakyat maka kepemimpinan Lutfi-Feri sekarang tidak perlu diragukan lagi. “Lihat dokumen APBD, begitu dong caranya melihat dan menilai cara kerja Pemimpin daerah. Jika ada teman-teman aktivis, LSM, Wartawan dan lainnya yang mengkritisi kebijakan Pemerintahan Lutfi-Feri maka saya nyatakan sangat siap untuk beradu argumentasi,” ucap Syamsurih.

Pointnya adalah Pemerintahan Lutfi-Feri hari ini telah meletakan fondasi PERUBAHAN yang sesungguhnya untuk Kota Bima dan masyarakatnya, dan ini adalah fakta berdasarkan dokumen APBD tahun 2019. Maka pertanyaannya adalah kapan dokumen APBD tersebut akan dilaksanakan?.

“Ingat, Pemerintahan Lutfi-Feri adalah Pemerintahan yang transisi. Maksudnya, pertama Lutfi-Feri tidak bisa mengambil sikap berdasarkan konstitusi masalah mutasi 6 bulan sesudah dan 6 bulan sebelum. Kedua, kita menghadapi agenda Nasional yang namanya Pemilu. Bedasarkan surat edaran KPK, kita tidak bisa melakukan belanja modal dan Lutfi-Feri mentaati konstitusi itu,” bebernya.  

Dampaknya, tender maupun lelang proyek pembangunan fisik pun menjadi sedikit terhambat. Maka hari ini lelang maupun tender pembangunan fisik yang dijanjikan kepada masyarakat, kini mulai dibuka. “Sekarang LPSE Kota Bima juga sedang melakukan pelelangan. Nanti anda akan melihat peletakan batu pertama pembangunan ini dan itu oleh Lutfi-Feri. Pada Juli, Agustus dan September 2019 semua hal itu akan kelihatan,” sebutnya.

Oleh karenanya, duta PAN ini menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bima untuk tetap bersabar dan mendoakan agar Lutfi-Feri tetap sehat agar mampu melaksanakan visi-misinya dengan baik. “Mas, anda harus tahu bahwa Pemerintahan Lutfi-Feri ini baru 9 bulan umurnya. Bulan pertama, kedua dan ketiga Lutfi-Feri tidak punya kebijakan yang sangat kuat karena dihalangi oleh aturan yang saya sebutkan tadi. Pemilu saja baru seelsai, nah sekarang LPSE saja sedang melakukan pelelangan proyek fisik. Agustus 2019 anda akan melihat secara nyata tentang pelaksanaan program Lutfi-Feri. Dan sayan yakin hampir 99 porses program Pemerintahan Lutfi-Feri bisa dilaksanakabn di 2019 ini,” pungkasnya-BERSAMBUNG. (RIZAL/GILANG/RUDY/FAHRIZ/JASMIN)