Satu Jam Bersama Caleg DPR RI Nomor Dari PPP, Nurdin Rangga Barani SH, MH

Dari Berjuang Keras Hingga Cita-Cita Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

Nurdin Rangga Barani, SH, MH (lima dari kiri) bersama Wartawan Bima

Visioner Berita Kota Bima-Tercatat sudah dua hari Caleg DPR RI periode 2019-2024 nomor urut 1 dari PPP, Nurdin Rangga Barani SH, MH berada di Kota Bim. Mantan Aktivis jalanan puluhan tahun silam sekaligus sosok yang sudah lima periode berada di kursi Legislatif ini, menceritakan banyak hal kepada Wartawan bertemakan “Nurdin Rangga Barani (NR)Bersama Media Massa” di rumah Ketua DPC PPP Kota Bima, H. Syafiansar S.Sos (18/1/2019).

“Sekarang meruoakan hari kedua saya berada di Bima dalam rangka kegiatan Partai (PPP) baik yang bersifat konsolidasi umum dalam rangka melaksanakan Harla yang ke-46 Partai ini dan LKKD yang sudah terselenggara sejak kemarin (17/1/2019). Hari ini, saya sengaja mengadakan temu media untuk memperkuat visi kehadiran Partai ini dan para Caleg periode 2018-2024,” jelas darah Sumbawa-Makassar yang sebagian besar keluarganya ada di Bima ini.

Ia berharap, kader-kader PPP ini benar-benar dapat mewakili aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing baik di tingkat Kota, Provinsi maupun tingkat pusat (DPR-RI). “Kami telah menyiapkan perangkat-perangkat untuk itu baik melalui penjenjangan maupun penguatan-penguatan visi-misi secara berkala yang tentu juga sejalan dengan garis-nafas PPP selaku Partai Islam yang mengedepankan amar ma’ruf nahi mungkar. Dan juga menegakan hal-hal yang mungkin menjadi harapan-harapan baik kita semua,” harap sosok Politisi yang dikenal masih dengan kesederhanaannya ini.

Mantan Wartawan senior ini, juga menjelaskan tentang rasa keadilan bagi masyarakat Pulau Sumbawa yang sejak dulu hingga yang kini terkesan belum tercapai terutama di bidang pembangunan jika dibandingkan dengan di Pulau Lombok.

“APBD Provinsi NTB maupun APBN, itu seperti sebuah pohon. Pohon APBD Kabupaten/Kota tentu ada buahnya. Pohon APBD Pronvinsi NTB juga ada buahnya. Pun pohon APBN ada buahnya dan jauh lebih besar.Tetapi kadang-kadang yang kita ingin rebut, padahal mempersiapkan orang-orang itu hanya untuk memanjat dan mengambil buah-isi pohon Kabupaten/Kota. Sehingga kadang-kadang benturannya di tengah-tengah masyarakat itu jauh lebih keras,” terangnya.

Nurdin Rangga Barani, SH, MH (kiri) bersama Ketua DPC PPP Kota Bima sekaligus Anggota DPRD NTB, H. Syafriansar S.Sos (kanan)

“Bahkan kita sering Tim dan juga masyarakat kita menyatakan, kalau sudah mencoblos DPRD Kabupaten atau DPRD Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI itu siapa saja. Padahal, isi dari pohon di APBD Provinsi maupun APBN itu jauh lebih besar. Berapa APBD Kota Bima sekarang, kalau Rp700 M tahun ini maka itulah buah pohon APBD Kota. Pohon yang berisi Rp6 T-Rp7 T di DPRD Provinsi itu kadang-kadang tidak dihiraukan oleh masyarakat kita. Dan APBN yang lebih dari Rp1000 T, itu juga tidak dihiraukan oleh kita,” tandasnya.

Maksud dari itu semua jelas Nurdin, masyarakat tidak mempersiapkan orang-orang yang baik untuk merebut buah maupun isi pohon dimaksud. “Padahal Kota Bima sebagai bagian dari Provinsi NTB punya hak di pohon APBD Pronvinsi. Kota Bima sebagai bagian dari NKRI juga punya hak di pohon APBN. Tetapi, apakah kita mempersiapkan orang-orang untuk mengait buah dan isi pohon itu-saya katakan tidak,” tandas Nurdin.

Melalui kesempatan ini, PPP menawarkan kepada rakyat Pulau Sumbawa untuk mempersiapkan orang-orang terbaiknya dalam rangka merebut hak Pulau Sumbawa di pohon APBD Provonsi NTB maupun di pohon APBN. “Sekali lagi, saatnya masyarakat untuk melakukan evaluasi secara total tentang orang-orang yang akan diantarkannya ke DPRD Provinsi NTB maupun ke DPR RI dalam rangka merebut buah dan isi pohon dimaksud.

Terkait dengan Provinsi Pulau Sumbawa, Nurdin menyatakan bahwa dirinya merupakan bagian dari perjuangan. “Saya juga masuk di dalamnya dalam rangka menyusun persiapan-persiapan pada acara deklarasi yang sudah dilakukan beberapa tahun silam di Kota Sumbawa Besar. Namun karena adanya moratorium dan sebagainya, akhirnya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa menjadi tertunda,” tandas Nurdin.

Sebagai syarat agar Pulau Sumbawa membentuk Provinsi sendiri alias memisahkan diri dari NTB,k diakuinya lebih dari cukup. “Kita punya lima Kabupaten/Kota. Kita juga merupakan Provinsi Kepulauan yang tentu saja terpisah (ada Pulau Lombok dan ada Pulau Sumbawa). Jumlah pendudu kita cukup. Insfrastruktur kita Insya Allah cukup. Hanya terkendala dengan persoalan moratorium, sehingga penetapan Provinsi Pulau Sumbawa untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang akhirnya tertunda. Dan itu penundaan tersebut, bukan saja di Sumbawa saja,” sebutnya.

Maka kedepan, kalau moratorium kemudian dicabut dan jika dirinya dapat meraih kepercayaan rakyat untuk duduk di kursi DPR RI maka Fraksi PPP akan menjadi motor terdepan dalam rangka terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. “mengenai kehadiran kita di Bima dengan Tagline “KITA TETAP ADA”, suka tidak suka-mau tidak mau ada kader Pulau Sumbawa yang sudah memperkenalkan keberadaan, eksistensi Pulau Sumbawa di pentas Nasional yang cukup menjadi kebanggaan kita bersama-sama yakni Fahri Hamzah,” tegasnya lagi

“Fahri hamzah dikenal sebagai orang Sumbawa dan orang di Pulau Sumbawa. Dan itu kemudian berimbas kepada dikenalnya daerah kita (Pulau Sumbawa). Kami berharap dapat mengawal itu kedepan. Tujuannya, agar Pulau Sumbawa tetap hadir, tetap bergema di DPR RI. Demikian juga dengan perjuangan-perjuangannya, dan demikian pula dengan eksistensi kita. Sehinggga apa yang sudah dicanangkan sebelumnya-ikhtiarkan dapat terus kita lanjutkan,” harapnya.

Nurdin Rangga Barani, SH, MH

Terlebih lagi pada hal-hal yang bersifat kongkriet, untuk Pulau Sumbawa di APBN diakuinya masih sangat minim. “Kita masih membutuhkan banyak suntikan dari APBN untuk Pulau Sumbawa. Kita butuh infrastruktur jalan. Kita butuh infrastur bandara. Kita butuh infrastruktur pelabuhan. Kita butuh infrastruktur irigasi pertanian, bendungan besar (DAM), waduk yang tersebar di daerah. Kita butuh penghijauan bagi beberapa daerah-daerah kita yang selama ini gundul-rusak. Kita butuh infrastruktur pendidikan yang lebih bagus. Kita butus infrastruktur kesehatan yang lebih bagus. Kita butuh infrasturuktur ekonomi kerakyatan yang lebih bagus. Dan, itu perlu pendekatan-pendekatan,” sebutnya.   

Nurdin kemudian berharap, jika dipercaya oleh rakyat di Pulau Sumbawa untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 tentu saja dapat menjembatani daerah-daerah dalam rangka merebut haknya di tingkat pusat. Menjembatani para Kepala Daerah, DPRD Kabupaten Kota untuk dapat berkomunikasi langsung dengan Kementerian terkait dengan hak-hak yang di miliki oleh Pulau Sumbawa di pemerintah pusat.

“Saya kecewa, dengan misalnya ada lima DAM besar di NTB pada 2018 yang hampir saja kita tidak kebagian. Karena lima DAM terbesar di NTB itu, ada 4 di Lombok dan 1 di Pulau Sumbawa. Demikian juga ketika Pemerintah pusat menggencarkan pembangunan pasar rakyat dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan. Maksudnya, tidak satupun pasar rakyat itu yang ditempatkan di Pulau Sumbawa. Dan banyak infrastruktur-infrastruktur kita yang masih tertinggal. Misalnya, bandara kita diberi anggaran sangat minim ketimbang bandara di daerah-daerah lain,” tudingnya.

Pelabuhan di Pulau Sumbawa baik di tano, Bima dan kayangan-diakuinya tidak mendapatkan perhatian begitu banyak dari Pemerintah Pusat. Antrian kapal diakuinya sangat panjang, dan soal itu pihaknya di Komisi IV DPRD NTB terus berteriak namun tak juga mendapatkan tanggapan serta jawaban serius.

“Ini merupakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang mesti harus diperjuangkan secara bersama-sama. Kalau ini tidak dikawal secara bersama-sama maka tentu saja kita di Pulau Sumbawa akan kian tertinggal. Kita lihat jalan lintas di Pulau Sumbawa sudah sangat bagus. Hal itu bukan karena pengawalan kita. Tetapi, itu merupakan program dari Pemerintah Pusat. Bagaimana kalau kemudian kita kawal, kita perlebar, daerah-daerah yang longsor akan diberikan pengamanan dan lainnya,” tutur Nurdin. (TIM VISIONER)