Ketua MK Jadi Key Note Speaker Dalam FGD Percepatan Pembangunn Bima

Dari arena FGD Percepatan pembangunan Bima (4/8/2018)

Visioner berita Kota Bima-Diskusi  kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) dengan tema “Percepatan Pembangunan Bima Raya (Kota Bima, Kab. Bima dan Kab. Dompu) kerjasama STKIP Taman Siswa Bima dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima digelar pada Sabtu, 4 Agustus 2018, di aula kantor Walikota Bima. Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Kota Bima.

Ketua MK Dr. Anwar Usman, SH., MH, bertindak sebagai Keynote Speaker atau pembicara kunci. Hadir Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, yang menyampaikan sambutan selamat datang.

Hadir pula Walikota Terpilih H. M. Lutfi, SE, Anggota DPRD Kota Bima Mutmainah Haris, Ketua Tim Samota (Teluk Saleh Moyo Tambora) Ir. Badrul Munir, MM, Sekretaris Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Wakapolres Kota Bima, Plt. Asisten III Setda Kota Bima, Plt. Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, serta unsur perguruan tinggi swasta dan negeri yang ada di Kota dan Kabupaten Bima.

Pada dasarnya daerah Bima dan Dompu memiliki potensi yang begitu besar, terbukti dari banyaknya program yang diagendakan untuk pengembangan wilayah ini. Namun demikian, kesuksesan program tersebut selain ditentukan oleh komitmen Pemerintah Daerah, juga sangat tergantung pada dukungan dan keterlibatan masyarakat dari berbagai elemen. Demikian disampaikan Drs. H. Mukhtar, MH.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada STKIP Taman Siswa Bima dan STIE Bima yang hari ini menyelenggarakan kegiatan dialog dengan tema Percepatan Pembangunan Daerah Bima Raya, sebagai salah satu bentuk perhatian kepada daerah ini. Apalagi yang hadir adalah tokoh-tokoh yang berkompeten dan insyaallah menguasai topik. Semoga dari diskusi ini kita bisa menghasilkan formulasi yang aplikatif untuk pengembangan daerah kedepan”, harap Drs. H. Mukhtar, MH.

Sejak Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terlihat pemerintah semakin nyata dalam mempercepat dan melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Percepatan dan pembangunan ekonomi akan mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan pembangunan suatu wilayah. Sebelum peraturan terkait KEK dikeluarkan, Pemerintah sudah sejak lama berusaha melakukan tindakan serius dalam mempercepat dan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Indonesia.

Diantaranya adalah program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), salah satunya KAPET Bima. KAPET Bima ditetapkan melalui Keppres Nomor 166 Tahun 1998 dengan luas wilayah 6.921, 45 km2. Cakupan wilayah KAPET Bima terletak di Provinsi NTB yang meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima kini, dan Kabupaten Dompu.

Selain itu KAPET Bima termasuk wilayah kerjasama ekonomi regional “Australia – Indonesia Development Area (AIDA)”.

Program lain adalah pengembangan Samota (Saleh – Moyo – Tambora) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi berbasis sumberdaya lokal yang unggul seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, agribisnis dan ekonomi kreatif serta kebudayaan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pemaparannya menyampaikan mimpi membangun Kota Bima dan Bima pada umumnya menjadi salah satu Kota yang indah dan nyaman untuk dikunjungi para wisatawan. Keunikan Teluk Bima bisa menjadi salah satu potensi yang dimaksimalkan. Dipujinya keindahan teluk Bima yang jika dipoles dengan apik maka bisa mengalahkan keindahan Selat Bosphorus Istanbul – Turki.

Usai pemaparan dari Ketua MK, dilanjutkan dengan pemaparan Ir. Badrul Munir, MM, tentang Desain Pembangunan Ekonomi Spasial (PerSpektif Bima). Pemaparan kedua dari Plt. Kepala Bappeda Kota Bima mengenai Arah dan Isu Strategis Pembangunan Kota Bima. Kegiatan FGD dan tanya jawab diarahkan oleh Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si, selaku moderator. (TIM VISIONER/Dian Hum)