Jelang Pilkada Kota Bima, Dari Debat Pubilik Hingga “Kekecewaan”

Dari arena debat publik paslon Walikota-Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 (17/4/2018)

Visioner Berita Kota Bima-Selasa (17/4/2018), KPUD Kota Bima menggelar kegiatan Debat Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018 di gedung Paruga Nae Convention Hall-Kota Bima. Moment kegiatan yang berlangsung dengan kesan “tak meriah” lantaran udangan terbatas dan janjib terbuka untuk umum namun berlangsung tertutup ini, melibatkan 3 Paslon, yakni nomor urut 1 H A Rahman H Abidin-Hj. Ferra Amelia, SE, MM (MANUFER), Paslon Nomor 2 HM Lutfi - Feri Sofiyan (Lutfi-Feri) dan Paslon Nomor 3 Subhan-Wahyuddin (SW Mataho).

Pada moment tersebut, juga hadir pihak  KPUD Kabupaten Bima, KPUD Dompu, KPUD Sumbawa, KPUD KSB, Pimpinan DPRD Kota Bima, Sekda Kota Bima, sejumlah kepala SKPD, dan masing-masing Paslon dengan jumlah yang dibatasi oleh pihak KPUD Kota Bima.

Pada kegiatan itu, ketua KPUD Kota Bima Bukhari S.Sos menyatakan, ini merupakan acara yang sangat bersejarah. Lanjutnya, debat publik Paslon ini merupakan salah satu tahapan utama Pilkada yang harus digelar. "Debat publik ini, juga merupakan bagian dari kampanye. Sampai hari ini, kampanye Paslon sudah masuk hari yang ke 62, dari total masa kampanye selama 129 hari," terangnya.

Paparnya, debat publik dalam aturannya digelar sebanyak 3 kali, dan paling sedikit 1 kali. Namun dalam kaitan itu, KPUD Kota Bima disepakati dilaksanakan sebanyak 2 kali. Rencananya, debat publik episode kedua akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018. “Kegiatan ini, bertujuan menyebarluaskan visi-misi Paslon kepada masyarakat, menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat saat debat,” urainya.

Bukhari menjelaskan, dari kegiatan tersebut terdapat dua hak yang dipenuhi oleh ketiga Paslon. Yani, hak yang dimiliki oleh Paslon untuk menyampaikan visi-misi dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang visi-misi Paslon agar bisa menentukan pilihan. Liputan langsung sejumlah awak media pada moment tersebut melaporkan, yang mengatur lalu lintas debat publik yakni Dr. H Qodri. Sementara 2 tim ahli yang dihadirkan adalah Dokter Muhammad Firmansyah dan Rini Sri dari Universitas Mataram. Dan proses debat publik diawali dengan penyampaian visi misi dari 3 pasangan calon. Masing masing calon diberikan kesempatan sebanyak 3 menit.

Masih dalam liputan langsung sejumlah awak media, ketiga Paslon terlihat saling berjabat tangan, dan berpelukan mesra, hal yang sama juga terjadi di penghujung kegiatan. “Kemesraan” yang sama, juga terjadi antara masing-masing ketiga pendukung Paslon. Sementara itu, Kapolres Bima Kota AKBP Ida Bagus Winarta, SIK mengakui bahwa pelaksanaaan kegiatan dimaksud berlangsung dengan sukses dan aman.

“Ratusan pasukan yang melibatkan TNI, Polri, Sat Pol PP dan aparat Dishub Kota Bima dilibatkan untuk melakukan pengawalan-pengamanan secara ketat terhadap pelaksanaan kegiatan. Diakuinya, ada kekisruhan maupun dinamikan sepanjang kegiatan berlangsung. Hal tersebut paparnya, mencerminkan adanya kesadaran politik hingga soal demokrasi oleh seluruh masyarakat Kota Bima.

“Alhamdulillah ya, semua berjalan lancar, aman dan tenteram. Terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menjaga keamanan-kenyamanan hingga debat publik episode pertama ini berlangsung sesuai harapan kita semua. Setidaknya, ini juga menjadi contoh bagi daerah lainnya,” harapnya.

Debat Publik Dikritisi Banyak Pihak-Mengecewakan

Ketua KPUD Kota Bima, Bukhari S.Sos

Moment Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 yang diselenggarakan oleh pihak KPUD Kota Bima pada Selasa (17/4/18), dinilai terkesan jauh dari harapan publik serta telah keluar dari kebiasaaan pada periode-periode sebelumnya. Debat publik Paslon yang sesungguhnya sangat ramai, namun kini nyata terlihatb sangat sepi.

Kebiasaan debat publik yang biasanya menghadirkan massa para pendukung masing-masing Paslon, berbagai etnis di Kota Bima sebagai pemilih, namun kali ini justeru tak dilaksanakan. Tak hanya itu, penataan sisi dalam ruangan debat publik juga memberi kesan kurang optimal. Kekuatan AC yang ada di gedung debat publik terkesan tak dirasakan dingin, kecuali panas yang diduga dipicu oleh kaca jendela gedung yang ditembus oleh sinar matahari alias tanpa hordeng. Akibatnya, tak sedikit cameramen yang mengeluhkan pengambilan gambar akibat back light.

Bukan itu saja, posisi wartan maupun pengambil gambar juga terlihat tidak ditentukan. Kecuali, para Jurnalis dibiarkan berdiri akibat tidak ditetapkan pada satu posisi. Dan pada moment itu, juga sempat terjadi insiden kecil antara salah seorang petugas KPUD dengan seorang Jurnalis, namun tidak berlangsung lama karena lekas dilerai oleh Ketua KPUD, Bukhari S. Sos.

Kekuran lain yang terlihat pada debat publik kali ini, juga terlihat tidak adanya pemasangan layar monitor di luar gedung. Sehingga masyarakat dan pihak lain yang berada di luar gedung tidfak bisa melihat secara langsung ekspresi para Paslon saat debat publik berlangsung. Yang tak kalah menyedihkan lagi pada debat publik kali ini, para pedagang biasanya meraup banyak keuntungan seperti moment yang sama sebelumnya, kini justeru terlihat harus dihadapkan “sesuatu yak tak biasa” alias dagangannya tak laris.

Salah satu kritikan pedas, muncul dari salah seorang anggota DPRD Kota Bima, Dedy Mawardi. Debat publik kali ini, diidentikannya seperti kegiatan seminar. "Moment debat publik kali ini, sama sekali tidak ada gregetnya, selain sepi ya tepuk tangan juga diatur. Layar monitor untuk melihat langsung debat publik kali ini, hanya ada di dalam gedung. Semetara sejumlah pihak di luar gedung termasuk TNI dan Polri, hanya bisa mendengar suara Paslon nyang berdebat, karena di luar gedung tidak ada layar monitor. Ini sudah keluar dari kebiasaan debat publik pada periode sebelumnya, untuk itu banyak yang kecewa,” keluh Dedy.

Kegiatan debat publik yang mestinya menjadi ajang masyarakat untuk melihat kualitas masing- masing Paslon sekaligus calon pemimpin terbaik untuk daerah ini, namun pada kenyataannya hanya disuguhkan dengan cara menyaksikannya melaloui siaran langsung TV lokal Bima. Masyarakat yang biasanya diberikan ruang untuk hadir menyaksiakn debat publik namun tetap dalam pengawalan ketat aparat keamanan, namun kini justeru sebaliknya.

“Ini kegiatan debat paling aneh di Bima, modelnya tidak ubahnya dengan seminar. Saat pengambil nomor urut Paslon, suasananya sangat ramai, massa masing-masing paslon juga hadir, keuntungan bagi para pedagang karena dagangannya lakupun tak terhindari. Namun kini, masyarakat dan para pedagang pun kecewa. Buktinya, semua mata ikut menikmati sepinya halaman gedung Paruganae Convention Hall ini,” tandasnya.

"Meski acaranya live di salah satu televisi daerah. Tetap saja tidak berjalan dengan maksimal, akan berbeda ketika masyarakat menonton langsung dengan menyaksikannya di televisi. Lantas bagaimana juga dengan warga yang tidak memiliki televisi atau siaran langsung dari televisi daerah tersebut," tanya Dedy.

Pernyataan keras yang sama,l juga dikemukakan oleh salah seorang warga-sebut saja Syarif. Ia mengaku mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan debat publik ini, namun menyayangkan karena kegiatan itu dibatasi. Dan tegasnya, pengamanan dari aparat pun sangat ketat. Akibatnya, masyarakat dan pendukung juga sangat dibatasi untuk berada di sekitar wilayah debat publik. "Acaranya seperti bukan debat. Beda sekali waktu acara pengambilan nomor urut yang sangat meriah. Lantas acara debat macam apa yang sepi dan jauh dari kebiasaan seperti sebelumnya ini,” tanya Syarif.

Syarif menadaskan, sistim pengamanan oleh aparat keamanan pada moment debat publik kali ini juga sangat ketat dan bahkan kesannya sangat berlebihan. Hal itu tegasnya, seolah menggambarkan akan terjadi sesuatu yang akan menganggu proses kegiatan. “Dampaknya, justeru mengurangi hak warga yang ingin melihat langsung semua proses yang terjadi pada moment debat publik kali ini. Untuk debat publik selanjutnya (Mei 2018), kami berharap agar semua prosesnya bisa dinikmati oleh masyarakat dengan leluasa. Dan saran kami, kekurangan yang terjadi pada debat publik kali ini, kedepannya harus dibenahi secara total,” sarannya.

Kekecewaan yang sama, juga muncul dari seorang Dosen STISIP Mbojo Bima, Dr. Syarif Ahmad. Kepada sejumlahj awak media, dia mengaku menyaksikan debat publik tersebut melalui streeming di facebbok. Karena merasa tidak puas, ia mengaku langsung menghentikan menonton streeming dimaksud.

\Mestinya, debat publik tidak membuat jenuh dan membosankan, namun kali ini justeru dinilainya hambar dan nyaris tak berefek apa-apa pada pemilih. “Tidak ada yang bisa diambil oleh pemilih sebagai referensi. Paslon bilang apa, bicara apa dan mengikat pemilih seperti apa pun menjadi tidak jelas. Debat publik kali inin semua datar, hambar seperti sayur tanpa garam dan membosakan,” timpal Syarif.

Ia kembali mengulas, sempat menyaksikan debat publik kali ini lewat streaming di facebook, itu pun tidak sampai selesai karena jenuh dan membosankan. Ia mengaku melihat debat tersebut, tidak dikelola secara maksimal oleh pihak penyelenggara (KPUD Kota Bima). Isi debat yang disampaikan para Paslon tersebut paparnya, sudah sering berseliweran di media sosial. “Tidak ada hal-hal yang baru pada debat publik kali ini, dan tidak ada pula menukik dan memberikan garansi pada para pemilih,” terannya.

Menurutnya, kelemahan pelaksanaan debat terlebat penyelenggara, dalam hal ini KPUD Kota Bima. Sebab untuk mengukur penguasaan materi Paslon sangat ditentukan oleh desain acara penyelenggara. Penguasaan materi Paslon lanjutnya, akan nampak kalau para penyelenggara mampu mendesain debat secara apik dan maksimal.

Maksudnya, agar setiap segmen debat ada poin yang bisa dipegang sebagai referensi masyarakat untuk memilih. “Menurut saya,  debat publik kali ini datar saja, bukan saja membosankan tetapi membuat orang jenuh dan tidak menarik. Justru yang lebih hangat, debat pada tingkat ide dan gagasan di tingkat Kampus,” sebutnya.

Alumni S3 Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan, debat politik harus jelas. Sebab, jika disimak apa yang disampaikan Paslon pada debat publik kali ini, sudah sering diumbar di media sosial dan disampaikan lewat kampanye. Dan mestinya, debat publik mampu menggambarkan bagaimana pengelolaan dan pengemasan acara debat yang tidak menjenuhkan. “Kesan kaku dan hambar juga juga terlihat pada debat publik kali ini. Ya, identik dengan sayur tanpa garam dan tidak ada yang baru, tidak ada yang lebih. Tetapi justru lebih fasih, disampaikan lewat medsos tanpa biaya apa-apa,” sentilnya.

Syarif mengaku, disesi awal ketika pembukaan saja, sudah bisa menebak alur debat pasti kaku. Untuk itu, ia berharap kritikannya bisa menjadi bahan evaluasi KPUD Kota Bima untuk pelaksanaan debat berikutnya. Sebab, bicara demokrasi kata kuncinya selain dari peserta, kontestan pilkada, yang paling penting itu adalah penyelenggara. Kompetensi penyelenggara sangat dituntut, tidak sekedar bicara independensi, klaim tentang netralitas-namun soal kapasitas adalah utama. “Itu saran saya,” harapnya.

Syarif berkesimpulan, debat publik kali ini penyelenggara telah gagal mengemasnya dengan menarik dan apik, sehingga tidak muncul hal-hal baru. “Soal efek kepada pemilih, menurut saya nyaris tidak ada efek apa-apa. Tinggal media saja yang memoles isu itu untuk mengedukasi pemilih,” pungkasnya. (TIM VISIONER)